Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batalkan Ikut Demo 11 April
JAKARTA, L86NEWS.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengaku tidak akan ikut demo 11 April usai bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wakatim) Wiranto, dengan tuntutan tolak perpanjangan masa jabatan presiden dan tunda pemilu 2024.
Pihak perwakilan BEM Nusantara yang diketahui bernama Ahmad Marzuku menolak ikut demo dengan alasan akan memperdalam kajian terlebih dahulu mengenai isu yang disuarakan oleh BEM SI.
Dengan adanya pertimbangan itu, mereka menegaskan tidak akan turut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Kemarin kami sudah konsultasi, tetapi belum ada kesepakatan ikut”, kata Marzuki, usai melakukan pertemuan dengan Wiranto, di kutip dari laman CNN Indonesia, Sabtu 9 April 2022.
Kendati demikian, Marzuki mengatakan tetap akan mengkritik pemerintah dan kebijakan yang diambil serta mereka juga menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
BEM Nusantara juga mengaku akan mendesak pemerintah untuk menuntaskan mengenai persoalan kenaikan harga bahan pokok. Bukan hanya itu, mereka juga meminta untuk segera mengusut dalang dari polemik minyak goreng.
Marzuki kemudian membantah adanya permintaan dari Wiranto untuk tidak ikut serta dalam aksi besar-besaran 11 April 2022. Dia menegaskan sikap itu murni hasil keputusan BEM Nusantara.
“Enggak, enggak seperti itu, negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun, pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi”, ujar Marzuki.
Diwartakan sebelumnya, BEM SI berencana akan menggelar aksi besar-besaran pada 11 April 2022 mendatang dengan tuntutan menolak wacana tunda pemilu dan tuga periode.
Aksi ini akan digelar di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Rencana aksi itu akan di ikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Indonesia.
Demo digelar untuk meminta pemerintah mejelaskan pengambilan kebijakan yang menurut mahasiswa tidak pro terhadap rakyat, yakni kebijakan terhadap minyak goreng dan juga harga BBM.
Sementara itu, Wiranto mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan tunda pemilu 2024. Hal ini di sampiakn usai menerima perwakilan BEM Nusantara di kantor Watimpres.
Wiranto mengatakan wacana ini tidak didukung oleh MPR dan hanya tiga fraksi yang menyetujui wacana ini.
“Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?”, kata Wiranto.
Reporter : Aw86
Pos terkait
