Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027, Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

PESAWARAN, L86News.com – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pesawaran, camat dan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, perwakilan Gapoktan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”

Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.

Ia menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2045, RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025–2029, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029. Seluruh perencanaan tersebut diselaraskan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

“Musrenbang ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, aspirasi pemangku kepentingan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Bupati Nanda.

Bupati juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,38 persen atau meningkat 1,49 poin dibanding tahun sebelumnya. Jika dinilai secara ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Pesawaran mencapai Rp23,45 triliun atau berkontribusi sebesar 4,44 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.

Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian sebesar 36,86 persen, diikuti sektor perdagangan 17,30 persen, industri pengolahan 14,15 persen, konstruksi 10,26 persen, serta sektor lainnya sebesar 21,43 persen.

Dalam mendukung kebijakan strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga melaporkan pelaksanaan program MBG yang telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Pesawaran sendiri saat ini, lanjut Bupati, tercatat sebanyak 52 SPPG yang melayani sekitar 130.416 penerima manfaat. Selain itu, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga terus dikembangkan di seluruh kecamatan. Saat ini terdapat 47 gerai yang tersebar di berbagai wilayah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Lintas Barat, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 7 hektare dengan kapasitas 1.200 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Bupati Nanda menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesawaran tetap berlandaskan pada visi daerah yakni “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan dalam lima misi pembangunan: Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.

“Program-program tersebut diharapkan menjadi game changer pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai fondasi pembangunan daerah. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan struktur ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan.

Gubernur juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung berpartisipasi aktif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus didorong dari tingkat kabupaten hingga desa. Gubernur mneyebut, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa. Jika desa tumbuh, maka kabupaten akan tumbuh, dan pada akhirnya provinsi serta negara juga akan tumbuh,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Lampung juga
mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip good governance agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.