KEBUMEN, L86NEWS.COM – Pembangunan proyek gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Babat Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah di sinyalir tidak sesuai antara realisasi di lapangan dan anggaran yang di kucur kan melalui Kemenaker.
Pasalnya, proyek tahun 2020 yang menelan anggaran Rp 500 juta bersumber dari dana APBN itu, di nilai masyarakat bisa untuk membangun dua gedung bagus di wilayah perkampungan.
Namun, penilaian masyarakat tersebut tidak di benarkan oleh Catur Budi Mulyanto selaku Ketua Panitia Balai Pelatihan Kerja (BLK) setempat. “Yang diturunkan Rp 1 milyar untuk semuanya. Termasuk pembangunan, peralatan dan pelatihan,” ujar Catur menjawab konfirmasi wartawan, Minggu lalu.
Di jelaskan Catur, dari total Rp 1 milyar tersebut, Rp 500 juta di khususkan untuk pembangunan gedung BLK. Sedangkan Rp 500 juta sisanya di gunakan untuk pembelian peralatan Rp 350 juta, dan biaya pelatihan Rp 150 juta.
“Proyek itu dikelola langsung oleh Bapak Jazilan selaku Ketua Yayasan, dan bangunan pun sudah sesuai petunjuk,” ujar Catur sembari membenarkan bahwa bantuan tersebut dari APBN untuk pembuatan gedung BLK dan SPJ nya pun sudah masuk bahkan sudah di audit dua kali.
Sementara, melihat kondisi dan hasil pembangunan BLK, salah satu warga yang enggan namanya di sebut menduga ada mark up anggaran. Menurut dia hasilnya sangat tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang di gelontorkan pemerintah
Demi ketransparanan dan keterbukaan informasi publik, warga pun meminta instansi terkait baik auditor pusat, BPK dan penegak hukum untuk merespon informasi masyarakat sekaligus membuka dengan jelas dugaan Mark up tersebut.Hingga
Hingga berita ini diterbitkan, nara sumber yang di tengarai bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut masih sulit di temui. Bahkan terkesan menghindar saat wartawan mendatangi sekolah dan yayasan tempat nara sumber mengajar.
Reporter : Sunardi.