Perusahan “Bodong” Bebas Beroperasi di Kawasan Gunung Balak, Komisi III Akan Panggil Dinas Perijinan

LAMPUNG TIMUR, L86NEWS.COM – Menanggapi persoalan perusahaan Singkong kupas yang tidak mengantongi ijin, dan berada di register 38 gunung balak, Ketua Komisi III DPRD Lampung Timur, Purwianto akan memanggil Dinas Perijinan Lampung Timur. Sabtu (13/11/2021).

Purwianto menjelaskan, seharusnya Dinas Perijinan tanggap dengan persoalan perusahaan atau usaha apapun yang tidak memiliki ijin, namun bebas beroprasi.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Warga Tak Pernah Terima, Anggaran Masker Desa Itik Rendai Tak Jelas Arahnya

296 Redaksi

“Ijin tersebut kan larinya untuk pendapatan pemerintah daerah, kalau di biarkan saja ya jadinya banyak usaha bodong”.Kata Purwianto.

Purwianto bukan melarang masyarakat melakukan usaha, justru memberikan peluang besar tapi syarat syarat yang harus dipenuhi harus di lakukan, begitu juga dengan pihak pemerintah yang berkaitan seperti Dinas Perijinan bergerak.

“Dengan adanya perusahaan perusahaan tanpa ijin, akan menimbulkan praktek praktek pungli, artinya dikhawatirkan ada pemilik perusahaan main mata dengan dinas terkait”.Ungkap Purwianto.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Malang Nasib Mawar dan Bunga, Dicabuli Sekeluarga, Kakak Usia 9 dan 11 Tahun Ikut Terlibat

278 Redaksi

Secepatnya Purwianto akan berkoordinasi dengan rekan rekan DPRD lainnya untuk memanggil Dinas Perijinan, bahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas perusahaan singkong kupas yang ada di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono yang diduga tidak memiliki ijin usaha tersebut.

“Informasi yang kami dapat pemilik usaha tersebut belum mengantongi ijin, makanya akan kami panggil Dinas Perijinan, kalau dinas lingkungan hidup kaitan nya dengan limbah”.Kata dia

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Kontrol Sosial Indonesia (AKSI), M.Husin di dampingi sekertaris Fery Pradana menegaskan bahwa keterangan dari Dinas Perijinan Kabupaten Lampung Timur sudah memastikan perusahaan singkong kupas yang ada di register 38 gunung balak tersebut tidak ada ijin.

Dan dari KPH kata Husin, lokasi perusahaan tersebut dipastikan masuk wilayah register 38 gunung balak,”penangan nya berlarut larut ini ada apa Antara pemilik perusahaan dengan pemegang kebijakan terkait perusahaan tersebut”.Terang Husin.

Dampak negatif dari berdirinya perusahaan kupas singkong dalam kawasan register 38 gunung balak cukup banyak jika di teliti, kata Husin kondisi jalan desa positip rusak karena setiap hari dilintasi tronton dengan kapasitas di atas 20 ton, limbah kulit singkong, dan rusaknya ekosistem hutan.

“Hal tersebut bentuk dari kurang tegasnya pemerintah, apa pemerintah menunggu kondisi kawasan register 38 gunung balak 100 persen rusak lalu bergerak”. Terang nya.

Reporter : Ags