
TANGERANG, L86News.com — Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak terus diperkuat pemerintah. Sejalan dengan Program Bedah Rumah 2026 yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Kepala Kantor Kabupaten Tangerang, Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi turut meninjau langsung hasil perbaikan rumah penerima Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).
Pada kesempatan tersebut, BPN turut menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Sukatani sebagai bentuk komitmen BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong masyarakat untuk memiliki legalitas kepemilikan tanah yang jelas.
Pada kesempatan itu, Harison Mocodompis juga memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran tanah kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB, serta alas hak atas tanah yang dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah. Adapun proses penyelesaian pendaftaran tanah tersebut ditargetkan paling lama dua bulan, sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan persyaratan yang berlaku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui perbaikan rumah dan penguatan kepastian hukum atas tanah.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah serta mendokumentasikan prosesnya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui sertipikasi tanah, tetapi turut mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak sekaligus kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya.