Bangun IKN, Pemerintah Pusat Butuh Dukungan Semua Pihak

SAMARINDA, L86News.com – Pemerintah Pusat terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan proyek ambisius ini.

Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, mengungkapkan bahwa IKN akan menjadi pusat administrasi, bukan pusat bisnis.

“IKN akan menjadi pusat administrasi ke depan.

Kita tidak sedang membangun kawasan industri, tetapi fokus pada pembangunan inti, yaitu buffer zone-nya,” sebut Akmal Malik setelah menerima kunjungan dari Manajemen Hyundai Construction Equipment Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (20/7/2024).

Ekosistem ekonomi di buffer zone atau kawasan penyangga tersebut sudah mulai berjalan, namun membangun ekosistem ekonomi bukanlah hal yang mudah.

Akmal Malik menambahkan bahwa jika pebisnis dari luar negeri atau luar Kaltim datang ke Benua Etam, itu sudah langkah yang tepat karena ekosistem bisnisnya sudah terbentuk.

Saat ini, Pemprov Kaltim berusaha mendorong investor untuk membangun di kawasan Kota Penyangga IKN tersebut.

Menurut orang nomor satu di Kaltim ini mengatakan pembangunan IKN membutuhkan waktu lama, sekitar 10-30 tahun.

Oleh karena itu, IKN memerlukan infrastruktur yang memadai.

Keberadaan pengusaha dan investor sangat penting bagi Provinsi Kaltim.

Selain membantu pengembangan IKN, mereka juga mendukung penyerapan tenaga kerja di Kaltim.

“Yang penting, bukan hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kasar, tetapi juga untuk tenaga profesional,” tambahnya.

“Seperti ibu kota baru di negara-negara besar, IKN akan menjadi kota digital di masa depan,” pungkasnya.

Pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia

Reporter : Ris/Rls