Ngontel 10 Km ke Gedung DPR, Petani di Jember Nekat Protes Soal Pupuk

JEMBER, L86News.com – Jumantoro, petani Desa Candijati, Kecamatan Arjasa mengayuh sepeda ke gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berjarak 10 kilometer dari rumahnya dengan membawa sekantong pupuk ZA produksi Petrokimia, Rabu (10/8/2022).

Pupuk itu diserahkannya kepada Ketua Komisi B Siswono di ruang komisi. “Saya sengaja dari rumah naik sepeda ontel dengan membawa pupuk non subsidi,” kata Jumantoro kepada Siswono.

Jumantoro meminta Siswono agar memperjuangkan pembatalan kebijakan pencabutan pupuk bersubsidi. “Petani belum siap dengan pencabutan pupuk bersubsidi yang serta-merta oleh pemerintah,” kata pria yang juga Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur ini.

Pemerintah memangkas jumlah komoditas penerima pupuk subsidi dari 70 menjadi sembilan komoditas saja. Sembilan komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. Selain itu pemerintah memangkas jenis pupuk yang disubsidi dari enam menjadi dua, yakni urea dan NPK (Nitrogen, Phospat, Kalium).

“Tolonglah, presiden, wakil rakyat, ketua partai politik, ormas-ormas yang selalu menggaungkan kepedulian kepada petani ternyata hanya sebatas lips service. Tidak ada wakil rakyat kita dari pusat sampai daerah yang pasang badan pada saat ada kebijakan yang merugikan petani,” kata Jumantoro.

Jumantoro mengatakan, kebijakan tersebut mengancam kelangsungan petani tembakau. “Saya jamin ke depannya tembakau tidak akan menjadi daun emas, tapi menjadi daun yang bikin petani lemas,” katanya. Petani hortikultura seperti petani semangka, jeruk, sayur-mayur akan sangat terdampak.

“Mbok yao, pemerintah pusat yang katanya profesor, ahli-ahli, dan mereka yang jargonnya peduli kepada masyarakat kecil, wong cilik, turunlah ke bawah. Petani sekarang kalau kata orang Madura, dek deje dek laok (ke utara, ke selatan, red) cari pupuk subsidi tidak dapat barangnya,” keluh Jumantoro.

Jumantoro juga meyerukan kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Kontak Tani Nelayan Andalan juga ikut bersuara lantang. “Turun ke bawah, sampaikan apa adanya, sehingga kondisi riil di lapangan jadi referensi pengambilan kebijakan. Tidak asal-asalan,” katanya.

“Naikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tapi wajar, cukupi kebutuhan petani. Kalau pupuk bersubsidi mau dicabut ya dicabut, tapi konsekuensinya pemerintah menjamin subsidi harga kepada petani. Jangan dilepas. Sektor pertanian yang hanya Rp 60 triliun dikurangi menjadi Rp 33 triliun. Katanya Indonesia tahan banting karena ada petani. Tapi sekarang petaninya pontang-panting,” kata Jumantoro.

Pencabutan pupuk bersubsidi akan membuat biaya operasional meningkat dan berkonsekuensi pada penurunan hasil panen. Jika sudah demikian, Jumantoro memperkirakan, pemerintah akan mengandalkan impor produk pertanian.

“Yang untung importir. Kita bicara kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kalau kebijakannya seperti ini, saya jamin apa yang diinginkan pemerintah hanya akan jadi angan-angan. Bukan kemandirian pangan yang kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang kita dapatkan,” seru Jumantoro.

Reporter : wir/suf/beritajatim.com