Indikasi Kepanikan Pemkot Tangsel, Klarifikasi Kritik Anggaran Usai Disorot Mantan Penyanyi Cilik Leony

TANGERANG SELATAN, L86News.com — Polemik mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali mengemuka setelah kritik dari mantan penyanyi cilik Leony beredar luas di berbagai platform media sosial maupun media massa.

Kritikan tersebut muncul setelah Leony mengaku membaca laporan yang di publikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kota Tangsel, lalu membagikannya ke media sosial dengan sudut pandang berbeda.

Unggahan Leony sontak menjadi perbincangan hangat publik. Banyak warganet menilai pandangan Leony mewakili keresahan masyarakat terkait alokasi anggaran yang dianggap tidak proporsional. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai interpretasi Leony bisa menimbulkan salah persepsi dan memicu kegaduhan.

Menanggapi isu tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya angkat bicara. Pada Selasa (23/9/2025), Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan memberikan klarifikasi resmi dari rumah dinas wali kota.

Benyamin menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah sudah dijalankan sesuai kerangka kerja yang lebih luas dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Jangan dipandang sebelah mata perihal anggaran ini. Semua sudah disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, dengan regulasi yang jelas, dan dapat di pertanggung jawabkan,” ujar Benyamin di hadapan awak media.

Sementara itu, wakil walikota Pilar Saga Ichsan menambahkan bahwa Pemkot Tangsel tidak menutup ruang kritik dari masyarakat. Namun, ia berharap penyampaian kritik didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya potongan informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.

“Kritik itu sah-sah saja, tapi sebaiknya dilakukan dengan data yang utuh agar tidak menimbulkan interpretasi keliru. Kami terbuka untuk dialog dan masukan,” kata Pilar.

Meski demikian, langkah cepat Pemkot Tangsel menggelar konferensi pers dinilai sejumlah pihak sebagai tanda kepanikan. Apalagi, isu ini berkembang begitu liar di media sosial hingga menciptakan opini publik yang terbelah.

Beberapa masyarakat justru menilai, jika memang kritik Leony dianggap tidak benar, pemerintah bisa menempuh jalur hukum untuk mencegah potensi provokasi. Namun, langkah tersebut dinilai harus ditempuh secara hati-hati agar tidak semakin memperkeruh suasana.

Situasi ini pun menambah dinamika hubungan antara pemerintah daerah dengan warganya di ranah digital. Perdebatan seputar transparansi anggaran dan cara pemerintah merespons kritik publik diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.