Oplos Gas LPG Subsidi, Sopir Angkut di Ringkus Polres Purbalingga

PURBALINGGA, L86News.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Tersangka berhasil diaman kan berikut barang buktinya.

Kapolres Purbalingga AKBP Achmad Akbar dalam konferensi pers, Jumat (12/9/2025) siang mengatakan tersangka adalah Reno (43) warga Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Ia merupakan sopir angkut dari salah satu badan usaha di bidang distribusi gas.

“Pada peristiwa ini, gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk lingkup rumah tangga, disalah gunakan pelaku dengan cara memindah kan isinya ke tabung 12 kilogram dengan harga nonsubsidi,” kata Kapolres.

Didampingi Wakapolres Kompol Agus Amjat, Kasat Reskrim AKP Siswanto dan Kasi Humas AKP Setyo Hadi, Kapolres menjelaskan modus pelaku yakni memindahkan gas subsidi menjadi nonsubsidi, termasuk mengambil segel untuk memanipulasi gas 12 kilogram.

Selain tersangka, polisi juga mengaman kan barang bukti berupa 6 tabung isi gas LPG 12 kilogram, 2 tabung kosong gas LPG 12 kilogram warna biru, 16 tabung gas LPG warna pink kosong, 2 tabung gas LPG 5,5 kilogram warna pink kosong, 87 tabung gas LPG 3 kilogram warna hijau kosong, satu kendaraan roda empat, 4 pipa besi dan sejumlah alat lainnya.

“Berdasar keterangan, yang bersangkutan menjual secara langsung kepada konsumen gas LPG oplosan tersebut. Perbuatan ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun,” jelas Kapolres.

Tersangka mengaku belajar secara otodidak dari YouTube cara memindahkan gas dari satu tabung ke tabung lainnya. Menurut tersangka dia mencoba selama kurang lebih empat bulan hingga bisa melakukan perbuatannya.

“Namun demikian cara-cara yang dilakukan oleh tersangka ini tidak untuk ditiru masyarakat,” pesan Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

“Dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 dan/atau Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,” pungkasnya