Ungkap 2 Kasus Mafia Tanah, Polda Jatim Tetapkan 5 Tersangka
SURABAYA, L86News.com – Satgas anti mafia tanah Polda Jawa Timur berkolaborasi dengan Satgas anti mafia tanah dari Kementrian ATR/BPN kembali sukses mengungkap praktek mafia tanah di Jawa Timur.
Dengan demikian hingga Maret 2024 ini Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jawa Timur telah berhasil mengungkap sebanyak tujuh kasus tindak pidana pertanahan (mafia tanah).
Dan dari hasil ungkap tersebut, Polda Jatim menetapkan Lima orang tersangka dengan total aset sebesar 15.652 meter persegi.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto, M.Si mengatakan, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak ragu mengusut tuntas kasus mafia tanah.
Penindakan tegas terhadap para mafia tanah yang diperintahkan oleh Kapolri tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mana fokus pada memberantas praktek mafia tanah di Indonesia.
“Di Jawa Timur telah terbentuk satgas anti mafia tanah dimana dalam pelaksanaan tugasnya Polda Jatim berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Irjen Pol Imam Sugianto, Sabtu (16/3/2024).
Satgas anti mafia tanah Polda Jatim ini kata Irjen Pol Imam Sugianto, telah berkomitmen bersama dalam menindak tegas tindak pidana mafia tanah.
Dijelaskan, Satgas anti mafia tanah Polda Jatim pada tahun 2023 lalu telah berhasil mengungkap 14 target operasi khusus terkait kasus pertanahan.
“Dari target itu kami berhasil menganankan 15 tersangka dan menyelamatkan aset tanah 11.928.042 meter persegi,” kata Irjen Imam saat konferensi pers yang juga dihadiri Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Polda Jatim, Sabtu (16/3).
Kemudian di tahun 2024 lanjut Irjen Pol Imam, dalam operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana yang diselenggara kan Kementrian ATR/BPN telah menentukan 7 target operasi.
Masih kata Kapolda Jatim, kali ini satgas anti mafia tanah Polda Jatim telah berhasil mengungkap 2 kasus yang sudah dinyatakan P21 di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pamekasan.
Senada dengan Kapolda Jatim, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, melalui Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Pusat Brigjen Polisi Arif Rachman mengatakan, pengungkapan di lakukan di dua Kabupaten wilayah Jatim.
“Pertama di Banyuwangi, yang terjadi pada 18 Januari 2023, mengamankan dua tersangka yaitu P (54) warga Kelurahan Sobo, Banyuwangi dan PDR (34) warga Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi,” ujarnya.
Atas kejadian ini terbit 29 SHM sehingga kerugian korban sebesar 17 Miliar dan luas tanah 14.250 meter persegi.
“Sedangkan potensi kerugian negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp 500 juta,” terang Brigjen Pol Arif Rachman.
Sementara di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melibat kan tiga orang tersangka masing masing, B (57) warga Desa Panempan, Pamekasan selaku makelar menjual tanah dan mendapat keuntungan Rp 45 juta.
Dua tersangka lain, MS (53) berperan sebagai penghubung antara Suliha (almarhumah) dengan tersangka B dalam melakukan penjualan tanah dan mendapatkan keuntungan Rp 600 juta.
“Dan satu lagi S (51) berperan membantu tersangka MS dalam melakukan penjualan tanah dengan keuntungan Rp 15 juta,” bebernya.
Kontruksi kasusnya hampir sama dengan yang terjadi di Banyuwangi. Di Pamekasan, satu bidang tanah luas 1.418 meter persegi telah terbit SHM Nomor 476 atas nama Devitli tahun 1999.
“Dari peristiwa ini kerugian korban Devitli dan ahli waris dengan luas tanah 1.402 meter persegi,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut target operasi mafia tanah tahun 2024 di seluruh Indonesia dipastikan meningkat.
“Tahun lalu (2023) kami target operasi 60 kasus, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 82 kasus,” ujar AHY di Polda Jatim.
Adapun kerugian dari target operasi yang ditentukan itu mencapai Rp1,7 Triliun dengan luas bidang tanah sekitar 4.500 hektare di Indonesia.
Reporter : Fitri/Hum
Pos terkait
