MANGGARAI BARAT, L86News.com – Sikapi kabar pembangunan jalan usaha tani yang di protes warga lantaran menggusur lahan tanpa izin, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Manggarai Barat angkat bicara.
Selaku Kadis PMD, Melkior Nurdin menilai protes pembangunan jalan usaha tani yang di biayai dana desa oleh Pemdes Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling itu harus segera di tanggapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Dirinya menekan kan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dan menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa lah yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut.
“Iya, mesti BPD yang tangani untuk mediasi, karena semua perencanaan pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes diawali dengan musyawarah desa oleh BPD. Jadi BPD mesti tanggap terkait persoalan seperti ini,” ungkap Melki Nurdin melalui WhatsApp, Rabu malam (20/9).
Langkah selanjutnya, kata Nurdin, adalah memastikan keterlibatan pemerintah desa dan BPD dalam menyelesaikan konflik tersebut sesegera mungkin.
Ia juga menekan kan Kades dan BPD untuk menangani permasalahan itu dengan baik, dan melibatkan para ulayat sebagai salah satu langkah penyelesaian.
“Sudah saya sampaikan kepada Kades dan BPD, harap diselesaikan secara baik dan libatkan para ulayat untuk menyelesaikan nya,” pungkas Nurdin
Reporter : Lex86
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.