Ini Sosok Pria Yang Jadi Sahabat Rocky Gerung, Ternyata Dia Dijegal Saat Mau Gelar Diskusi

PALANGKA RAYA, L86News.com – Nama Dikki Akhmar akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di jagat maya, apalagi saat acara diskusi bersama Rocky Gerung di Palangka Raya pada 24 Juni 2023 kemarin batal digelar.

Siapa sangka, pria satu ini ternyata merupakan seorang pengusaha ternama di Indonesia dalam bidang perkebunan sawit. Dirinya diakui sebagai tokoh muda dan inovator yang aktif dan berperan penting dalam menggagas energi terbarukan dari cangkang sawit di Indonesia menurut Majalah Sawit Indonesia pada tahun 2021 kemarin.

Bermula dari tahun 2010, pria kelahiran 18 Mei 1971 ini secara tidak sengaja berkenalan dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Polandia yang kebetulan sedang melakukan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Saat itu, teman WNA-nya asal Polandia tersebut mendapat informasi dari Kedutaan Polandia, bahwa ada pengusaha di Polandia yang sedang membutuhkan cangkang sawit.

Singkat cerita, Dikki Akhmar kemudian diperkenalkan dengan investor asal Polandia tadi. “Mereka minta dicarikan cangkang sawit dan dibuatkan perusahaan PMA, lalu saya jadi direkturnya,” ujar Dikki menceritakan.

Beruntung, Dikki Akhmar yang berasal dari Samarinda itu tidak mengalami kesulitan, sebab dirinya punya akses untuk berhubungan dengan para petani, pemilik perkebunan maupun pabrik sawit yang ada di Kalimantan. “Awalnya saham saya hanya satu persen, kini perusahaan makin besar saham saya sudah 25 persen di Polindo,” ujarnya Dikki Akhmar melanjutkan.

Melihat rekam jejak dan prestasi yang berhasil ditorehkannya di usia 52 tahun itu membuat Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya mengundangnya untuk melakukan kegiatan ‘Diskusi Akal Sehat’ dengan mengusung tema ‘Generasi Muda Sebagai Agen Perubahan di Pemilu 2024’.

Dikki Akhmar yang juga merupakan Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia itu diketahui adalah sahabat karibnya salah satu orang paling kontroversial di Indonesia yaitu Rocky Gerung yang mana keduanya diagendakan untuk menjadi narasumber pada acara diskusi di Palangka Raya.

Tapi sayangnya, terjadi pembatalan sepihak tepat 20 jam sebelum acara diselenggarakan oleh Prof. Khairil Anwar selaku Ketua Yayasan Masjid Raya Darussalam sebagai pihak yang menyediakan sewa aula untuk kegiatan. “Rocky itu pengkritik pemerintah, sedangkan tempat ini (Aula Masjid Darussalam) milik pemerintah,” ujar Khairil Anwar yang juga merupakan mantan Rektor IAIN Palangka Raya.

Terlebih ada proses intervensi yang dilakukan oleh pihak kampus IAIN Palangka Raya untuk menghentikan dan membatalkan kegiatan tersebut diakibatkan alasan yang sama, yaitu adanya narasumber yang kontra dengan pemerintah sehingga ditakutkan akan menimbulkan keadaan tidak kondusif, sebagaimana press release yang dikeluarkan oleh DEMA IAIN Palangka Raya pada Sabtu, 24 Juni 2023 kemarin.

Ketakutan terhadap narasumber yang kontra terhadap pemerintah ini pun dipertegas kembali di sela acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Prof. Dr. Khairil Anwar, M.Ag kepada Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang baru untuk Periode 2023-2027 pada Senin, 26 Juni 2023 kemarin.

Dakhoir, panggilan akrab Rektor IAIN Palangka Raya yang baru terpilih, menegaskan jika kampus IAIN Palangka Raya adalah kampus yang terbuka. Meskipun dirinya tak menafikan jika dirinya telah melakukan intervensi untuk menjaga kondusifitas kampus negeri milik pemerintah tersebut. “Saya kira wajar ya kalau dari pemerintah juga menginginkan kondisifitas di kampus,” dalih Dakhoir.

Dirinya juga menjelaskan jika alasan pihaknya melarang kegiatan diskusi akal sehat tersebut bukan karena adanya Rocky Gerung yang merupakan salah satu narasumber di kegiatan itu, melainkan sosok lain yang menurut Dakhoir harus ‘dijaga’. “Bukan Rocky nya, mungkin ada narasumber yang lain yang berafiliasi dengan beberapa organisasi tertentu,” jelas Dakhoir.

Disisi lain, Daeni Topan Vauzi selaku Ketua DEMA IAIN Palangka Raya membantah tuduhan pihak Rektorat, terutama yang disampaikan oleh Ahmad Dakhoir selaku Rektor IAIN Palangka Raya, jika pihaknya telah melanggar UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengenai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus, serta UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai larangan kampanye di lingkungan pendidikan.

“Ketika ada tudingan kami berafiliasi dengan politik, saya rasa dimana letak politiknya pak? Kalau hanya persoalan warna, itu hanya persoalan estetika pak. Kalau disitu (kegiatan diskusi) kami menggunakan beliau sebagai individu bukan beliau sebagai petugas partai,” tegas Topan, panggilan akrabnya saat membantah tudingan miring dari Dakhoir selalu Rektor IAIN Palangka Raya.

Topan juga menegaskan jika tidak benar apabila ada tudingan yang menyatakan kegiatan diskusi akal sehat itu mendapatkan penolakan dan menimbulkan konflik atau menyebabkan situasi tidak kondusif di masyarakat.

“Kemudian jika ada tudingan-tudingan dari masyarakat, toh dari awal kami penyebaran flayer, pemasangan spanduk, penyebaran informasi, kami tidak ada mendapatkan intervensi apapun malah kami mendapatkan apresiasi, tapi mengapa H-Jam baru kami mendapatkan itu (intervensi dan intimidasi),” lanjut Topan.

Disisi lain, berdasarkan wawancara dengan (H) salah satu mahasiswa asal IAIN Palangka Raya yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan jika sebenarnya pihak kampus IAIN Palangka Raya lah yang melakukan kegiatan politik praktis selama ini.

“Beberapa kali anggota DPR atau DPRD dan tokoh-tokoh politik masuk dan jadi pembicara dengan tujuan transfer keilmuan, tapi tidak ada penolakan seperti ini. Apakah harus terpilih dulu baru bisa leluasa menjadi pembicara di kampus, padahal mereka juga petugas partai dan pasti punya kepentingan,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu, 28 Juni 2023.

Apalagi menurutnya, Ahmad Dakhoir selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang baru telah menjanjikan akan memberikan uang ganti rugi sebesar 40-50 juta atas gagalnya kegiatan diskusi akal sehat ini, ditambah dengan janji untuk memberikan anggaran kegiatan kemahasiswaan sebesar 300 juta rupiah untuk tiap fakultas.

“Logikanya dimana, kami beberapa periode Rektor sebelum ini mendapatkan anggaran yang kecil tapi tiba-tiba saat mendekati pemilu satu fakultas dapat 300 juta? Sedangkan Pak Sadiani saja selaku Wakil Rektor 3 bingung itu uangnya darimana,” lanjutnya.

H menegaskan pihak kampus juga harus dapat netral dan berpikir jernih dalam menyikapi perbedaan politik yang ada. Menurutnya, selama masih dalam konteks kebebasan berekspresi di lingkungan akademik, maka semua pihak tanpa terkecuali diperbolehkan untuk melakukan diskusi dan tukar keilmuan, selama masih dalam konteks individunya sebagai seorang akademisi dan tidak membawa unsur-unsur politik praktis.

“Jangan-jangan kampus yang katanya terbuka ini yang justru melakukan politik praktis? Sedangkan definisi politik praktis sendiri juga sangat luas dan kampus jangan memakai definisinya sendiri untuk melegalkan tindakan sewenang-wenangnya,” tutup H.

Reporter : Aris Kurnia Hikmawan