Surat Tak Direspon, Warga Kaltim Datangi Kementrian BUMN
JAKARTA, L86News.com – Pihak Kuasa Hukum Masyarakat Kayungo Kalimatan Timur yang merupakan representasi pemilik lahan seluas 2.733 H mendatangi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 15/3/2023.
Kedatangan rombongan bermaksud untuk melakukan Audensi, terkait lahan seluas 2.733 H yang duga sudaj di kuasai selama 30 tahun oleh BUMM sekaligus mempertanyakan tindak lanjut surat yang sudah dikirim pihak kuasa hukum.
Perwakilan masyarakat pemilik lahan 2.733 H yang di dampingi kuasa hukum dan di kawal oleh awak media itu mengaku kecewa lantaran pihak BUMN enggan menemui dengan alasan tidak jelas. Padahal sejak tanggal 23 Februari 2023, surat tersebut sudah di terima Kementrian BUMN.
Kepada awak media, tim kuasa hukum Roy Alexander Hutagaol, SH menjelaskan, tujuannya ke Jakarta pertama yaitu hendak bertemu pak menteri karena surat yang pernah ia kirimkan hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Yang kedua kami akan mempertanyakan tentang sejauh mana perkembangan surat yang kami kirim ke pak Menteri. Ternyata setelah kami mendatangi BUMN surat kami hanya sampai di bagian hukum saja,” ujarnya di Kantor Kementrian BUMN Jakarta, Rabu, 15/03/2023.
Ia mengatakan, tindakan mengirim surat hingga mendatangi Kementrian BUMN tersebut, semata-mata memperjuang kan hak-hak masyarakat Desa Kayungo yang terkesan tanahnya di caplok oleh BUMN selama 30
tahun.
“Dan melalui kami, masyarakat bermaksud untuk mengambil kembali tanah yang selama 30 tahun di kuasai oleh Kementrian BUMN itu. Tragisnya lagi, tanah tersebut tidak ada ganti rugi dari BUMN,” ucapnya.
“Berdasar hukum dan Undang- Undang izin Hak Guna Usaha (HGU) akan berakhir per 4 Januari 2023. Oeh karena itu masyarakat akan menghenti kan atau memutuskan HGU tersebut,” sambung Roy.
Pantauan di lokasi, perwakilan warga Kaltim di dampingi pengecara itu sudah tiga hari berturut-turut mendatangi Kantor Kementrian BUMN. Mereka hanya bisa sampai di depan Reception Humas yang di ketahui bernama Topan dan Andi Korlap Kementrian BUMN setempat.
Reporter : Bmt/Ard
Pos terkait
