Kejaksaan dan Menteri ATR/BPN RI Bertemu, Ini Yang di Bahas
JAKARTA, L86News.com – Hari ini Selasa 05 Maret 2024 bertempat di Gedung Utama Kejagung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono.
Kedatangan Menteri ART/BPN tersebut dalam rangka koordinasi dan kerja sama penegakan hukum di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan RI dengan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penanda tanganan kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020.
Menurutnya, Nota kesepahaman tersebut berisi tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang dan berlaku hingga tanggal 21 Januari 2025.
“Kerja sama ini tertuang dalam ruang lingkup yang meliputi Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/ pertanahan, Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang,” ujarnya.
Kemudian, pengamanan pembangunan strategis, Pelacakan aset, Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah,
Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya,
Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan RI, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Kerja sama lainnya yang disepakati.
“Kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dengan dukungan data berupa fotokopi warkah dan buku tanah yang di butuhkan oleh Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah,” ujar Jaksa Agung.
Kemudian, di sampaikan bahwa Kejaksaan telah membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah oleh Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pidana Militer. Tim tersebut di koordinasikan oleh Bidang Intelijen melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.
Adapun Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan berperan dalam melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian /Lembaga terkait dalam pengamanan pelaksanaan tugas, menyediakan sarana aduan daring yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, mengoptimalkan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders, serta melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang.
Sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas Jaksa Agung RI Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah, hingga Maret 2024 Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu).
Dari 669 lapdu tersebut, sebanyak 385 lapdu telah ditindaklanjuti ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Polri, hingga Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Sementara sisanya, sebanyak 284 lapdu masih menunggu data dukung.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Direktur Jenderal PTPP, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI.
Reporter : Mon/Jmp
Pos terkait
