Lagi, TPID Lamsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2023 Secara Virtual Meeting

LAMPUNG SELATAN, L86News.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual meeting.

Rakor Pengendalian Inflasi pada minggu kedua di Bulan Desember diikuti TPID Lampung Selatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian, Marlena, melalui aplikasi zoom meeting dari Ruang Kabag Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Senin (11/12/2023).

Sementara itu, Rapat Pengendalian inflasi secara terpusat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh daerah dapat lebih waspada terhadap trend kenaikan inflasi di bulan Desember.

Hal ini mengingat, pada 2 bulan sebelumnya telah terjadi kenaikan inflasi. Dimana, pada bulan Oktober kenaikan terjadi sebesar 0,17 persen dan pada bulan November sebesar 0,38 persen. Kemudian, jika diliat dari perkembangan inflasi tahun ke tahun dari November 2023 terhadap November 2022 sebesar 2,86 persen pada bulan Desember,” ujarnya.

“Jika tidak kita atasi dan kita cermati artinya bulan depan ada potensi kenaikan inflasi pada angka 3 persen. Angka 3 persen ini merupakan angka yang perlu diwaspadai, sedangkan jika kita mampu mempertahankan pada angka 2 persen, ini masih aman,” imbuhnya.

Sementara itu, jika dilihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu pertama di bulan Desember 2023, Tito Karnavian menyampaikan, kenaikan harga tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 5 persen. Kemudian, penurunan harga terjadi di Nusa Tengggara Barat sebesar -1,17 persen.

Untuk saat ini kenaikan harga barang di pasaran pada sektor pangan masih di dominasi oleh komoditas cabai rawit dan cabai merah. Kemudian disusul dengan kenaikan harga pada komoditas lainnya, seperti gula pasir, bawang, pisang, beras dan lain lain.

“Untuk tingkat Kabupaten, IPH di Kabupaten Minahasa 7, 21 persen, tinggi sekali. Ini sudah mendekati angka 10 persen, mendekati inflasi yang mulai mengganggu daya beli masyarakat dan sendi-sendi ekonomi. Kemudian yang terendah, NTB, saya mengucapkan terima kasih,” ungkapnya.

Reporter : Nes/kmf