Realisasi Bantuan KKP RI di Ketapang Lamsel Diduga Terdapat Penyimpangan

LAMPUNG SELATAN, L86News.com — Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) yang di terima rukun nelayan Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2022 di duga terjadi penyimpangan.

Pasalnya banyak kejanggalan-kejanggalan pada realisasi fisik, pengelolaan dana dan sistem pencairan dana pada kegiatan tersebut.

Dugaan kejanggalan tersebut terjadi dibeberapa item, pertama, ukuran/volume pada item bangunan balai nelayan tidak sama ukurannya dengan yang tertera di papan informasi. Kedua, ada keterlibatan oknum aparatur desa dalam pengelolaan kegiatan.

Ketiga, pencairan dana program Kalaju tersebut menggunakan dua cara yakni diberikan pegawai/pihak KKP RI secara tunai (antar langsung) dan sebagian di transper ke rekening rukun nelayan.

Keempat, lokasi pembangunan balai nelayan berpindah dari tempat yang direncanakan awal karena ada penolakan dari nelayan setempat .

Kelima, proses kegiatan di atur oleh pegawai /Pengawas KKP RI yang ada di Lamsel. Keenam, petunjuk tehnis dan RAB bisa di ubah-ubah sesuai kebutuhan dan situasi.

Sementara, pada papan informasi kegiatan yang bersumber dari APBN 2022 ini memiliki banyak item seperti pembangunan balai nelayan, drainase, kotak sampah, rehab drainase, jalan rabat beton, instalasi saluran pipa air bersih, gapura kalaju, gorong-gorong, cat rumah nelayan dan penerangan lampu jalan.

Berdasarkan penelusuran tim dan keterangan sumber-sumber terkait, realisasi program Kalaju ini memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan seperti pada pembangunan balai neyalan.

Kepala tukang bangunan balai nelayan, Suhendar mengatakan ukuran bagunan itu memiliki lebar 7 meter dan panjang 16 meter sedangkan yang tertera di papan informasi kegiatan ukuran lebar 10 meter dan panjang 16 meter .

“Lebar balai nelayan ini 7 meter, panjang 16 meter,” kata suhendar pada tim, Minggu 6 November 2022 dilokasi pembangunan balai nelayan tersebut.

Menurut Suhendar selama berlangsungnya pembangunan, Ketua Rukun Neyalan dan Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan sering hadir memantau. “Biasanya pak Hawasi tiap hari kesini, orang dinas juga sering datang,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Rukun Nelayan Akur Jaya Ketapang, Hawasi menjelaskan bahwa ukuran balai nelayan itu memiliki lebar 6 meter dengan panjang 12 meter.

Hawasi juga menjelaskan bahwa ada keterlibatan oknum aparatur desa setempat dalam kegiatan bantuan dari KKP RI tersebut. Keterlibatan dua oknum aparat desa tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan Ketua Rukun Nelayan untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Belanja_red).

“Yang buat RAB itu saya, bendahara termasuk di bantu Sahrul (aparat desa) dan Poni (aparat desa). Mana yang harus di inikan kita dulu, harus dari pusat (kementerian DKP) gitu, gak asal semau kita,” kata Hawasi.

“Kayak ini aja belum beres drainase, dari pusatnya ngebel nyuruh tolong ini (balai nelayan_red) dulu akan ada pertemuan. Yang ngebel saya itu pak Tri,” ungkap Hawasi, Selasa 8 November 2022 di kediamannya.

Ketua Rukun Nelayan pun mengatakan lokasi/lahan pembangunan balai nelayan itu merupakan hasil hibah dari warga setempat dan lokasinya berada tepat di bibir pantai. Hawasi juga mengatakan, pihak KKP RI pun menyetujui lahan hibah itu untuk dijadikan lokasi pembangunan balai nelayan.

“Awalnya lokasi balai nelayan itu gak disitu di tanah gundukan yang di sebelah sana, karena ada gejolak waktu itu, maka di pindahkan kesini. Tanah lokasi ini hibah dari pak Samsuala, dulunya tanah itu milik saya lalu saya jual ke pak Samsuala kemudian di hibahkan untuk pembangunan balai nelayan ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Hawasi dana kegiatan program kalaju ini sejumlah Rp. 600 juta ebih. “Dana dari pusat itu 6 ratus juta lebih, tapi turunnya seratus seratus kalau mau belanja aja. Kalau dananya belum turun, ngebel aja kesananya (pihak KKP RI) nanti ngambil dulu ke toko, lalu nota nya di WA in, baru dananya turun,” jelasnya

Hawasi juga membenarkan bahwa pihak dinas kelautan dan perikanan Lamsel sering datang kelokasi guna memantau pelaksanaan program kalaju dari KKP RI tersebut. “Orang-orang dinas sering kemari, pak Juner dan pak Tri yang sering kemari,” sebutnya

Sementara, Tri Suryanto selaku pengawas ketika di konfimasi di kantor dinas kelautan dan perikanan Lamsel mengaku terlibat dalam realisasi program Kalaju sebagai pengawas dari pihak KKP RI.

Dijelaskan oleh Tri Suryanto bahwa kegiatan kalaju ini di laksanakan secara swakelola (swakelola tipe 1). “Kegiatan ini berdasarkan proposal usulan nelayan di ketapang” kata Tris Suryanto, Rabu 9 November 2022.

Terkait teknis pencairan dana program kalaju ini, Tri juga mengaku bahwa menggunakan dua cara pencairan, pertama di salurkan pihak KKP RI secara tunai, kedua melalui rekening rukun nelayan. Tri Suryanto juga mengaku telah beberapa kali mengantar kan langsung uang tunai ke pihak rukun nelayan di Desa Ketapang.

“Anggaran itu dari pusat, ada yang diantar langsung, ada yang masuk ke rekening kelompok. Antar cash (tunai) dua kali, nominal 140 juta dan ada juga dari pihak saya (pegawai KKP RI) 100 juta, yang lain masuk kerekening,” jelas Penyuluh Perikanan Kecamatan Bakauheni tersebut.

Pihak kementerian kelautan perikanan RI menyetujui penempatan pembangunan balai nelayan tersebut berada di tepi pantai.

Ketika di tanya volume bangunan balai nelayan tersebut, Tri Suryanto menjelaskan bahwa volume bangunan tersebut tidak sama dengan yang tertera di papan informasi kegiatan karena telah di ubah. Tri juga menjelaskan petunjuk tehnis dari pusat dan RAB bisa di ubah sesuai kebutuhan.

“Ya, RAb bisa di rubah, volume bangunan bisa dirubah, anggaran global tetap. Menurut saya itu gak masalah yang penting pisik ada kemudian jumlah anggarannya klop, misal ada kekurangan bisa kita tambahkan kegiatan yang lain. Misalkan gini, kayak dranase, misalkan ada sisa anggaran bisa kita tambahkan dranase 10 meter,” terangnya.

Reporter : Anesmi