Abai Segel Satpol PP, Proyek RM Telaga Purnama Outbond di Setu Tetap Jalan. LSM: Proses Pidana dan Bongkar Paksa

TANGERANG SELATAN, L86News.com – Baru sehari setelah dilakukan penyegelan, proyek pembangunan Rumah Makan (RM) Telaga Purnama Outbond (TPO) di Jalan Raya Baru Puspiptek/BRIN, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, kembali beroperasi.

Penyegelan dilakukan Rabu, 5 Agustus 2026 siang. Namun berdasarkan pantauan tim media pada Kamis, 6 Agustus dan Jumat, 7 Agustus 2026, aktivitas pembangunan di lokasi proyek RM TPO masih terus berlangsung. Terlihat sejumlah pekerja masih melakukan pengerjaan proyek tersebut.

Saat dikonfirmasi, Indra selaku Kabid Penindakan Satpol PP Kota Tangerang Selatan beralasan belum dapat melakukan tindakan lebih lanjut berupa Penindakan Tipiring karena belum adanya Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel terkait teknis hukum penindakan bagi investor yang membandel.

Alasan tersebut mendapat sanggahan dari Ketua LSM Perkota Nusantara, Andi Nawawi. Ia menegaskan Kota Tangsel telah memiliki PERDA No. 3 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung yang secara tegas mengatur sanksi bagi bangunan yang sudah disegel namun tetap dilanjutkan pembangunannya.

“Sanksinya cukup berat. Dasar hukumnya jelas ada di Perda Kota Tangsel No. 3 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung,” tegas Andi Nawawi.

Sanksi yang bisa dijatuhkan:

1. Sanksi Administratif oleh Pemkot Tangsel melalui Dinas DPMPTSP dan Satpol PP, meliputi:
2. Perintah Pembongkaran. Wajib bongkar sendiri dalam waktu yang ditentukan.
3. Denda Administratif maksimal 10% dari nilai bangunan yang dibangun.
4. Pencabutan izin PBG. Jika sudah punya PBG maka dicabut. Jika belum punya maka tidak akan pernah bisa keluar PBG-nya.
5. Penghentian Sementara/Koneksi. Listrik, air, dan akses bisa diputus.
6. Sanksi Pidana. Pasal 157 Perda No. 3/2025: “Setiap orang yang tidak mengindahkan perintah penghentian pembangunan/penyegelan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.” Artinya, jika segel dibuka paksa atau pembangunan tetap dilanjutkan bisa diproses pidana.
7. Sanksi Tambahan:
8. Blacklist. Nama pemilik/pengembang masuk daftar hitam dan akan sulit mengurus izin lain di Tangsel.
9. Bongkar Paksa oleh Pemkot Tangsel dan biaya pembongkaran ditagih ke pemilik bangunan.
10. Tidak bisa jual/balik nama. SHM tidak bisa diurus karena status bangunan “liar”.

Menurut Andi, kasus seperti ini paling sering terjadi di wilayah Muncul/Setu karena 3 hal: bangunan berada di zona pertanian/rawa tanpa KKPR, membangun di sempadan kali/setu, dan tidak memiliki PBG namun sudah membangun.

“Intinya, segel itu adalah perintah negara. Jika dilanggar maka naik statusnya dari denda ke pidana dan bongkar paksa,” ujarnya.

“Kami akan segera menyurati Wali Kota Tangsel dan juga Mendagri terkait hal ini. Dan kepada pihak Satpol PP Kota Tangsel kami mendesak untuk dilakukan tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan Rumah Makan Telaga Purnama Outbond di Setu yang dibangun tanpa PBG tersebut,” pungkas Andi Nawawi.