Dugaan Pungli Pengesahan Kurikulum Rp100 Ribu per Sekolah Seret Disdikbud Pesawaran

PESAWARAN, L86News.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran kembali menuai sorotan publik atas dugaan pungutan liar (pungli) pengesahan kurikulum baru atau Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).

Pasalnya, pengesahan KSP yang dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai, setiap kepala sekolah se-Kabupaten Pesawaran dipungut biaya Rp100 ribu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pungli tersebut dilakukan melalui K3S ke Korwilcam atas instruksi oknum pejabat Disdikbud Kabupaten Pesawaran.

“Untuk pengesahan kurikulum baru itu diminta Rp100 ribu. Ya sama berarti (setiap kecamatan,red) untuk tahun ini, bahkan itu setiap tahun yang minta korwil dasarnya perintah dinas. Intinya melalui Korwil,” ujar salah satu kepala sekolah, Kamis (1/10/2026).

Salah satu narasumber kepala sekolah lainnya menyebut bahwa di dalam dokumen pengesahan kurikulum baru tertera tanda tangan ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan Kepala Disdikbud Kabupaten Pesawaran.

Bahkan, praktik dugaan pungli ini sudah dilakukan setiap tahun dan pada Agustus 2026 lalu para kepala sekolah sudah menyetorkan uang tersebut, ada yang langsung ke Korwilcam dan ada yang melalui K3S.

“Ya dari tahun ajaran 2021-2022 juga sudah dimintai mas Rp100 ribu setiap kepala sekolah. Kemarin itu bulan Agustus lalu,” ujarnya.

Kepala sekolah lainnya menjelaskan, persoalan ini ibarat cerita seperti benang kusut.

“Ya kalau tanda tangan Kepala Dinas itu tidak mungkin dipalsukan, saya juga mengeluh, ya memang benar ada itu. Karena kebijakan itu harus dilakukan, apa yang kita lakukan bertolak belakang dengan hati nurani kami,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kabupaten Pesawaran, Pradana Utama, membantah adanya pungutan atas perintah dinas terkait pengesahan kurikulum baru di setiap sekolah.

“Tidak ada itu, sudah saya cek tanyakan ke kasi dikdas terkait pengesahan kurikulum itu tidak ada. Bisa cek turun langsung kalau menyebut orang dinas, siapa orang dinasnya. Dan atas perintah dinas itu tidak ada di kami,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, para kepala sekolah di Kabupaten Pesawaran berharap agar tidak ada lagi pungutan untuk pengesahan kurikulum baru tersebut, sebab pengesahan KSP sangat krusial untuk legalitas hukum sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan pada tahun ajaran baru.