Endro Suswantoro Raih Gelar Doktor IPB, Soroti Ketimpangan Tata Kelola PLTA Batutegi

BOGOR, L86News.com – Endro Suswantoro resmi meraih gelar Doktor dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Senin 6 Juli 2026. Dalam ujian promosi terbuka tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasi yang membedah ketimpangan tata kelola ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batutegi di Tanggamus, Lampung.

Endro lulus dari Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Disertasinya berjudul “Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Sumber Daya Alam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Desa Berkelanjutan” menyoroti belum optimalnya pengakuan terhadap kontribusi masyarakat desa hulu yang menjaga kelestarian kawasan penyangga PLTA.

Menurut Endro, keberhasilan pembangunan energi terbarukan tidak boleh hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan. “Manfaat pembangunan harus dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal yang selama ini menjaga fungsi ekologis kawasan hulu,” ujarnya.

Dalam risetnya, Endro menemukan sejumlah tantangan mendasar dalam tata kelola PLTA Batutegi. Di antaranya tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi operasional, hingga belum adanya mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing) yang mengikat bagi desa penyangga.

Sebagai solusi, mantan legislator ini menawarkan model kebijakan baru yang mengintegrasikan tata kelola kelembagaan, valuasi jasa lingkungan, dan pembangunan desa berkelanjutan. Kerangka ini diharapkan menjadi fondasi pengelolaan PLTA masa depan yang adil secara sosial dan ekologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods kualitatif dan kuantitatif, mulai dari wawancara mendalam, analisis hidrologi, hingga pemetaan sosial-spasial.

Sidang doktoral ini ditempuh setelah Endro lulus ujian tertutup pada 10 Juni lalu. Tim promotor yang membimbing disertasi ini terdiri dari Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.FTrop; Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si.; dan Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.

Tim promotor berharap temuan ini menjadi rujukan strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi nasional yang lebih inklusif.