Ratusan Warga Lampung Gelar Aksi “Panci Keliling” Dukung Lanjutkan Program MBG

BANDAR LAMPUNG, L86News.com – Dentingan panci, kuali, dan centong nasi menggema di kawasan Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin 22 Juni 2026. Aksi ini bukan hajatan atau lomba memasak, melainkan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Mendukung MBG (AMAL MBG) menggelar aksi damai. Peserta terdiri dari pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ibu-ibu berpakaian putih yang membawa peralatan dapur sebagai simbol dukungan terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Puluhan spanduk dibentangkan dengan tulisan seperti “Pak Prabowo Jangan Stop MBG”, “MBG Membuka Lapangan Kerja”, hingga “Makanan Bergizi Membuat Anak Cerdas”.

Koordinator aksi Zaini Subkhi menyampaikan, aksi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara tertib, santun, dan konstruktif. Menurutnya, MBG memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, terutama petani, pelaku UMKM, dan pekerja yang terlibat dalam rantai pasok,” ujarnya.

Zaini menegaskan, MBG merupakan program strategis nasional yang pro-rakyat karena berdampak positif pada kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas pendidikan generasi muda.

AMAL MBG juga menyoroti dugaan penyimpangan dan praktik korupsi yang dapat mencederai tujuan program. Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah:

1. Mempertahankan dan melanjutkan Program MBG sebagai program prioritas nasional yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Menjamin keberlangsungan dan perluasan manfaat program agar menjangkau seluruh sasaran secara tepat dan merata.
3. Menangkap dan mengadili seluruh pelaku korupsi yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran maupun pelaksanaan MBG tanpa pandang bulu.
4. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
5. Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat maupun negara.
6. Memperkuat pengawasan publik dengan melibatkan masyarakat, lembaga pengawas, dan unsur terkait dalam pengawalan program MBG.