Aksi May Day di Sejumlah Instansi Pemerintah, Ini Tuntutan Federasi Buruh di Mabar

MANGGARAI BARAT, L86Mews.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘May Day’ diwarnai dengan aksi unjuk rasa di berbagai instansi pemerintahan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT pada, Kamis (1/5/2025).

Aksi damai yang di Pimpin lansung oleh Rafael Todo Wela, Ketua Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Cabang Manggarai Barat itu berlangsung di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskopukm), Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai Barat.

Dalam orasinya, Ketua DPC FSBDSI Mabar, Rafael Taher, S.IP, menegas kan bahwa buruh di Manggarai Barat masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak dasar, mulai dari upah di bawah standar hingga tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja.

Upah minimum sebesar Rp 2.328.969,69 yang ditetapkan dalam SK Gubernur NTT belum sepenuhnya diterapkan oleh pemberi kerja di daerah ini. Masih banyak buruh yang menerima upah murah tanpa lembur dan tanpa BPJS Kesehatan,” tegas Rafael.

Selain itu, buruh juga menyoroti praktik kerja harian lepas berkepanjangan, ketidakjelasan status kerja (DW, PKWT, PKWTT), hingga minimnya pengawasan ketenagakerjaan dan ketiadaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPHI) di Labuan Bajo.

Sekjen FSBDSI Mabar, Teofilus Hargen Triputra, A.Md, menambah kan bahwa dominasi tenaga kerja luar daerah di sektor pariwisata juga menjadi sorotan. “Putra-putri daerah masih sulit menembus industri, padahal ini tanah kelahirannya sendiri,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, FSBDSI Manggarai Barat menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada Pemkab Mabar, antara lain:

1. Menerapkan upah layak berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
2. Menolak eksploitasi sistem magang dan kerja harian lepas berkepanjangan.
3. Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten.
4. Menjamin standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
5. Menetapkan UMK Manggarai Barat yang lebih tinggi dari UMP NTT.
6. Membentuk LPHI dan mengusulkan hakim adhoc untuk sengketa buruh.
7. Menyusun data valid tentang pekerja lokal dan migran.
   Aksi ini ditutup dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap kepada Pemkab dan DPRD Manggarai Barat.

“Kapolres Manggarai Barat,  pelaksanaan unjuk rasa May Day di beberapa titik di Labuan Bajo berjalan dengan aman dan damai. Untuk pengamanannya, kami menerjunkan 40 personil Polres Manggarai Barat dan didukung personil TNI dan Pol PP,” kata Kapolres Mabar, AKBP Christian Kadang, S.I.K.

Kapolres Mabar juga menyampai kan apresiasi kepada peserta aksi dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban aksi damai tersebut.

“Kami dari kepolisian menyampai kan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak, terutama peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasinya dengan damai dan tertib. Pengamanan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menjamin kebebasan menyampai kan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Keberhasilan aksi damai ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai Barat, serta menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang damai dan tertib.

Menurutnya, hal itu akan memengaruhi iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat.

“Jaga iklim investasi agar pembangunan di Labuan Bajo terus berjalan, terutama dalam pengembangan wisata dan lain-lain. Serta jadikan investasi yang ramah untuk membuka ruang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” tutur Perwira menengah itu.

Selain itu, ajun komisaris polisi itu meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mencederai perjuangan kelompok buruh.

“Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciderai perjuangan buruh. Terus jaga dan kawal, dan Polri siap mengawal,” ungkapnya.

Kontributor : Alex