Debat Perdana, Puspolrindo Nilai Paslon Gubernur NTT Minim Konsep dan Gagasan
KUPANG, L86News.com – Debat Pilgub NTT dengan tema “Transformasi dan Inovasi Pelayanan Publik untuk kemajuan daerah” diwarnai dengan pertunjukan jejaring antara pasangan calon dengan pemerintah pusat yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 (Melki Laka Lena dan Joni Asadoma) di Millenium Ballroom Kota Kupang pada Rabu 23 Oktober 2024
Perdebatan tersebut, menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci perdebatan yang dilakukan Paslon nomor urut 2 tidak substantif sesuai dengan tema debat.
“Apa yang diutarakan oleh Melki Laka Lena dan Joni Asadoma yang menjelaskan hubungannya dengan pemerintah pusat karena didukung oleh koalisi gemuk pemenang pemilu itu sangat tidak substantif,”
“Seharusnya paslon nomor urut 2 ini menjelaskan konsep, ide, dan gagasan mereka terkait dengan transformasi birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan publik,” tegas Yohanes Oci ketika dimintai keterangan via tlp (25/10/2024).
Ia menegaskan kalau paslon nomor urut 2 itu minim konsep untuk membangun daerah jika terpilih nanti karena hanya mengandalkan relasi dan bantuan dari pemerintah pusat.
“Tidak secara langsung mereka (Melki Laka Lena dan Joni Asadoma) itu sedang menjelaskan kepada masyarakat NTT kalau tidak punya kompetensi dan tidak siap sebagai gubernur nanti,” ujar akademisi asal Manggarai Flores ini.
Pemerintah daerah harus bisa mandiri bagaimana cara menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanpa harus tergantung ke pemerintah pusat.
“Pemda itu harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan SDA dan SDM untuk peningkatan PAD. Pemda jangan sampai bergantungan terus ke pemerintah pusat,” imbuhnya.
Permasalahan di NTT menurutnya jauh lebih kompleks seperti masalah kemiskninan, pendidikan yang rendah, sektor kesehatan, infrastruktur, dan tingginya angka perdagangan orang.
“Sangat kompleks permasalahannya seperti sektor pendidikan yang rendah, kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur serta masih tingginya angka perdagangan orang,” tutupnya.
Reporter : Bino Maot
Pos terkait
