Tak Perpanjang Kontrak Kerja Ratusan Nakes, Ini Alasan Bupati Manggarai
MANGGARAI, L86News.com – Geliat Keputusan Bupati Manggarai Herybertus Nabit soal tidak memperpanjang Kontrak Kerja dengan ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Non-ASN, telah di pertimbangkan secara matang.
Hal yang paling urgen di sampaikan Bupati Hery dengan tidak diperpanjang nya surat kontrak kerja terhadap ratusan Nakes ini adalah hal disiplin organisasi integral bagian dari birokrasi pemerintahan, yang klimaksnya bermuara pada kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Bupati Hery mengatakan, ratusan Nakes yang tergabung dalam forum Nakes honorer Kabupaten Manggarai, sebelum nya pernah mendatangi kantornya untuk mendesak Pemda Manggarai, segera mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Nakes yang berstatus kontrak daerah.
Kedatangan mereka, kata bupati, saat itu di terima langsung oleh Sekda Fansi Jahang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Bertolomeus Hermopan di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, pada Senin, (12 Februari 2024).
Namun tuntutan para nakes tersebut di tepis Sekda Fansi Jahang dengan memberikan penjelasan, bahwa masalah SPK tidak hanya dialami oleh honorer Nakes saja hal tersebut juga dialami oleh tenaga non ASN lainnya seperti THL.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh persoalan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang masih berproses di Dinas Kesehatan Manggarai. Keterlambatan proses DPA itu menyebabkan keterlambatan proses keluarnya SPK untuk tenaga non ASN.
“Maksudnya sampai dengan hari ini memang DPA dari dinas kesehatan itu belum tuntas. Tahun ini dinas kesehatan tidak hanya mengurus puskesmas saja tapi kami kasih tugas tambahan lagi dia mengurus ASN dan non ASN yang berada di rumah sakit umum Daerah Ruteng dan RS Pratama Reo dan ini yang berdampak pada proses terlambatnya DPA,” jelas Sekda Fansi Jahang, kepada para Nakes non ASN saat dialog berlangsung di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, pada Senin, (12/02/2024).
Bupati Hery juga mengatakan, agar tidak mengambil kesimpulan diakhir dari soal ini terkait tidak diperpanjangnya masa kontrak kerja para Nakes ini, namun perlu dilihat juga dari aspek lain seperti ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan.
Keputusan merumahkan sebagian Nakes jelasnya, telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, terutama soal disiplin organisasi sebagai bagian dari sebuah birokrasi Pemerintahan yang tetap bermuara pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan, untuk itu bupati hery menyampaikan agar menyimpulkan persoalan ini jangan setengah-setengah, tetapi perlu di telaah, yakni soal ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan”. jelas Bupati Hery, Sabtu, (6/4/2024).
Lebih lanjut, Bupati heri mengatakan, jangan hanya karena mau membela, lalu menutup mata terhadap persoalan awal yang terjadi, “Dengan kata lain, pemberhentian itu adalah respons terhadap ketidakloyalan”.
Sebagai catatan, Bupati hery juga mengatakan bahwa Pemda Manggarai telah mengusulkan kuota CPNS serta PPPK pada tahun 2024 dan dialokasikan 3.236 orang oleh Kemenpan-RB untuk kabupaten Manggarai dengan rincian tenaga Guru: 448 orang, tenaga kesehatan 1.496 orang, dan tenaga teknis 1.292 orang.
Kewenangan Pemda sebutnya, terbatas pada mengusulkan kepada Pemerintah Pusat seperti kuota CPNS dan PPPK. Sementara jumlah kuota yang diusulkan setiap tahunnya oleh Pemerintah daerah tergantung jumlah yang dialokasikan Kemenpan-RB.
“Setiap tahun selalu ada formasi ya, baik CPNS maupun PPPK. Pemda Manggarai terus mengusulkannya,” ungkap Politis PDI-Perjuangan Manggarai ini.
Ketika sejumlah Nakes menuntut untuk menaikan upah, kata dia yang harus dipertimbangkan adalah menyesuaikan kondisi keuangan daerah, “hal ini yang menjadi salah satu poin tuntutan atau aspirasi para Nakes dan telah dijelaskan oleh Sekda Manggarai pada saat itu”.
Kepada para Nakes yang dirumahkan, dirinya mengimbau agar tidak memberikan respon yang berlebihan dalam bentuk fitnah dan caci maki terhadap pihak-pihak tertentu supaya tidak menimbulkan persoalan baru.
“Saya mendapat laporan dari beberapa Sumber bahwa ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan untuk menyelesaikan soal ini. Terkait ini, saya mengimbau untuk tidak mempercayai tawaran-tawaran tersebut, terutama yang berakibat pada pengumpulan dana atau materi apapun. Itu hanya akan membawa kerugian lebih besar,” tutupnya.
Reporter : Bino Maot
Pos terkait
