Rekayasa Dokumen Tanah, Mantan Kades di Tangerang Jadi Tersangka
TANGERANG, L86News.com – Polisi menetapkan tiga orang tersangka kasus mafia tanah di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ketiga nya adalah Hengki Susanto (58), Hendra (64) dan Rohaman (52) mantan Kepala Desa (Kades) Kohod.
Namun, berdasar informasi dari pihak kepolisian, salah satu tersangka berinisial HS tidak terima di tetapkan sebagai tersangka, ia mengajukan Prapradilan melalui kuasa hukumnya.
Tapi nasib belum beruntung, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, pada Selasa 23 Januari 2024 kemarin, melalui hakim tunggal Baseline Sihombing, menolak praperadilan para tersangka itu.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mengungkapkan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah ini berawal dari laporan salah satu LSM kepada Kades Kohod saat ini.
Dilaporkan pada pertengahan Agustus 2023 lalu. Selanjutnya temuan tersebut dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya.
Proses penyelidikan dan penyidikan pun dilakukan unit Harda Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota dengan memeriksa saksi-saksi termasuk ahli hukum pidana.
“Jadi, terdapat tanah timbul di laut, yang telah dibuatkan dokumen palsu berupa surat keterangan tanah garapan oleh mantan kepala desa berinisial R (52),” kata Kapolres dalam keterangannya. Jum’at (26/1/2024).
Sebelum menetapkan status tersangka, Polisi terlebih dahulu telah memeriksa sebanyak 7 orang saksi, saksi ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta ahli hukum pidana.
“Berdasarkan keterangan ahli, tanah tersebut merupakan tanah timbul berupa daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di pantai, seharusnya penguasaan tanah nya dikuasai oleh negara. Namun, oleh tersangka R dibuatkan dokumen palsu atas permintaan tersangka HS dan H,” ungkapnya.
Sementara, jumlah bidang lahan yang telah dibuatkan dokumen palsu sebanyak 94 bidang seluas 553 hektare dan dikuasai oleh HS dan H, lalu ditawar kan ke sejumlah pengembang.
Dalam penyelidikan, tersangka R (mantan Kades) terungkap menerima sejumlah uang sebagai Kades yang menandatangani dokumen tanah timbul tersebut.
“Tanah Laut itu bisa dimanfaatkan, namun dengan syarat wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,” tutur Zain.
Ia menjelaskan, lamanya proses pengungkapan kasus yang dilaporkan pada Agustus tahun lalu ini. Disebabkan tersangka HS dan H selalu mangkir dari panggilan Polisi dan H sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Ketiga tersangka kita jerat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun,” tandas Zain..
Reporter : Toni/Rls
Pos terkait
