Quota P3K dan Insentif Tidak Jelas, Guru Honor Ngadu ke DPC Demokrat Lamtim

LAMPUNG TIMUR, L86News.com — Belum adanya kejelasan terkait penambahan quota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi guru serta insentif yang belum terbayarkan, Guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) mengadu ke DPC Partai Demokrat Lampung Timur, Selasa (11/07/23).

Rombongan yang di pimpin Ismail ketua FGPPNS diterima langsung oleh ketua DPC Muhamad Khadafi Azwar, Hi.Taufik Gani ketua fraksi Demokrat DPRD Lamtim (Komisi 3), Irson Hendrian Syah (Komisi 4), Mursalin (komisi 1) dan H.Iskandar Muda( komisi 2) di aula DPC PD setempat.

“Kami mengadu kepada wakil kami dari partai Demokrat yang dalam pandangan fraksi paripurna yang lalu tegas menyuarakan agar dapat terus memperjuangkan para guru honor di Lampung timur yang merasa resah dengan ketidakpastian nasib kami untuk menjadi P3K serta insentif kami yang hanya dijanjikan dari 300 ribu rupiah naik menjadi 400 ribu, namun sampai hari ini belum juga dibayarkan oleh pemda Lampung timur,” tutur Ismail

“Quota P3K hanya 266 sedangkan jumlah guru honor di Lampung Timur berkisar 2.864.Formasi segitu sangatlah kurang, kami mohon agar dapat ditambah serta yang telah mengabdi di atas 10tahun dapat prioritas pengangkatan”, tambah Ismail yang di amini anggota lainnya.

Menanggapi hal itu ketua Dpc partai Demokrat yang biasa disapa MasKhadafi merasa prihatin dan akan intens memperjuangkan apa yang menjadi keluh – kesah para guru honor.

“Pertama kami keluarga besar partai Demokrat menyambut hangat kehadiran saudara – saudara kita para guru honor yang mewakili 24 kecamatan di Lampung Timur. Kami sangat prihatin setelah mendengar keluh – kesah dan perjuangan mereka agar di angkat menjadi P3K serta kesejaheraan yang mereka terima belum terbayarkan”, kata Mas Khadafi pada awak media.

Khadafi juga memerintahkan anggota DPRD dari partai Demokrat untuk segera melalukan pembahasan dalam penyelesaian nasib guru honorer.

“Sengaja hari ini saya panggil ketua fraksi dan beberapa komisi DPRD Lampung timur dari Demokrat agar segera melakukan pembahasan terkait keluhan FGPPNS yang mana sebelumnya partai Demokrat juga telah menuangkan dalam pandangan fraksi tentang tunggakan kepada guru – guru honorer ini agar segera diselesaikan, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan yang akan mendidik anak – anak kita menjadi penerus bangsa kedepan. Tentunya dalam hal ini kami tidak bisa sendiri butuh dukungan dari seluruh guru – guru honor”, tegasnya.

Ditempat yang sama Irson Hendrian Syah menyampaikan komisi 4 telah melakukan konsultasi ke beberapa kementrian di Jakarta dalam upaya membantu guru honorer.

“Kami komisi 4 DPRD Lampung Timur telah melakukan konsultasi ke kementrian untuk memperjuangkan nasib dari guru honorer dan selanjutnya dalam waktu dekat ini kita akan panggil dinas – dinas terkait untuk hearing guna mencarikan jalan keluar terbaik agar persoalan guru honorer ini tidak sampai berlarut – larut”, kelas Hendri.

Diketahui sebelumnya Ratusan Perwakilan guru Honorer menggelar aksi damai di pelataran kantor bupati Lampung timur pada 26 Juni 2023 yang lalu,meskipun mereka diterima oleh bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo namun tak bisa memberikan jawaban dan solusi seperti yang para guru honorer inginkan.

Reporter : Mas