Ketua DPD SPI Pesawaran Sayangkan Sikap Kades Kebagusan, Ini Masalahnya

PESAWARAN, L86News.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Solidaritas Pers Indonesia (DPD SPI) Pesawaran Herman menyayangkan sikap M. Tohir, Kades Kebagusan, Gedong Tataan, Pesawaran yang telah melakukan pengusiran terhadap Paisal Wartawan Media Ampera News pada 13 Mei 2023 lalu.

Menurutnya, sikap tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam ideologi, konstitusi dan regulasi yang terkait dengan HAM dimana setiap orang berhak untuk tinggal pada suatu tempat.

“Pengusiran itu bertentangan dengan hak dasar individu setiap manusia. Di mana setiap orang berhak untuk tinggal, dan pergi ke manapun di setiap tempat. Undang-undang kita melindungi hak-hak tersebut,” kata Herman Selasa  (16/05/2023).

Pengusiran itu, lanjutnya, merupakan tindakan arogan dan pemaksaan. Ia menilai pelaku pengusiran dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP dan termasuk tindakan pemaksaan untuk melakukan sesuatu.

“Dalam hal ini, untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Jelas bahwa ini sudah masuk dalam lingkup Pidana. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus segera mengusut peristiwa ini,” tandas Ketua DPD SPI Pesawaran

Disamping itu, masih kata Herman, Kades Pekon Kebagusan juga melanggar Undang undang No 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan pers. “Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ucapnya.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum yang maknanya bahwa setiap dugaan pelanggaran pidana harus diselesaikan menurut hukum. Pengusiran adalah langkah main hakim sendiri yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

“Aparat desa seharusnya berperan untuk meredam situasi setempat melalui mediasi. Apabila aparat desa berfungsi dengan baik, pengusiran tidak perlu terjadi. Maka patut dipertanyakan apakah aparat desa yang sudah terpilih ini menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak,” tuturnya.

Ia berharap, setiap masalah diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Jika memang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka diselesaikan lewat jalur yang sudah ditentukan.

“Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan kuno yang sudah harus ditinggalkan demi supremasi hukum,” Tutup Herman.

Reporter : Rizal/SPI Lampung