Tak Ada Alasan, Pilkades di Nias Barat Tetap di Laksanakan
NIAS BARAT, L86News.com – Informasi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatra Utara akhirnya terjawab dan di nyata kan akan terus berlanjut.
Demikian disampaikan Wakil Ketua ll DPRD Nias Barat, Tolosokhi Halawa di Ruang kerjanya, Senin (13/3/2023). Menurut dia, Kementerian Bina Pemerintahan Desa telah menyatakan Pilkades di Kabupaten Nias Barat tetap di laksanakan
“Hasil konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Nias Barat di Kementerian Dalam Negeri pada 2 Maret 2023 terkait Penundaan Pilkades di Nias Barat direktur di Kementerian Bina Pemerintahan Desa saat itu menyampaikan Pilkades di Kabupaten Nias Barat tetap di laksanakan,” ujarnya.
Tolosokhi Halawa mengukap kan kehadiran di Kementerian Dalam Negeri itu bukan tanpa alasan. “Kami sudah putuskan pada saat rapat paripurna menanggapi surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyebabkan multi tafsir terhadap pelaksanaan Pilkades,” ucapnya.
Sehingga, lanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nias Barat,Haogomano Gulo menerbit kan surat Tugas untuk datang Langsung konsultasi ke Jakarta.
Saat sampai di Kementerian ungkap Tolosokhi Halawa, rombongan disambut baik oleh Theo Direktur di Kementerian Bina Pemerintahan Desa dan beberapa orang staf kementerian lainya.
“Pernyataan Direktur Menteri itu menginginkan pelaksanaan Pilkades tetap di laksanakan bukan hanya di kita, tapi diseluruh Indonesia termasuk di Nias Baray. Apalagi masa jabatan Kades akan berkahir pada akhir bulan Desember ini,” ungkapnya
Saat itu, lanjutnya, Menteri menginginkan tidak ada muatan politis pada pelaksaan Pilkades. “Pihak kita (kementerian) akan memberikan surat susulan yang isinya terkait tahapan pelaksanaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari hasil keterangan Direktur itu, sepertinya tidak ada alasan untuk menunda Pilkades di Nias Barat. “Kami juga sudah menyampaikan alasan cukup termasuk anggaran dan keamanan,” ucapnya.
Bahkan, masih kata dia, pihak direktur juga akan menyurati Dirjen keuangan, alasan keamanan juga tidak didapat dijadikan alasan, kecuali berpotensienimbul kan huru hara.
“Mereka akan menyurati Dirjen Keuangan untuk membantu daerah – daerah yang tidak mampu melaksana kan Pilkades, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk di tunda apa lagi kalau bermuatan politik,” ujarnya
Sejumlah anggota DPRD itu memohon supaya ada penegasan di Kabupaten Nias Barat karena sedikit ada kegaduhan terkait Pilkades tersebut.
“Untuk Kabupaten Nias Barat itu, saya mohon supaya ada sebuah penegasan dari surat itu, supaya kami tidak ada pro dan kontra karena jelas sedikit ada kegaduhan terkait surat edaran soal Pilkades itu,” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa Banggar pada pembahasan APBD TA 2023 sempat anggarkan Rp. 750 juta untuk Pilkades di Nias Barat. “Selain wakil ketua ll dan I, saatkonsultasi itu juga hadir Pimpinan Komisi DPRD Nias Barat dan 4 anggota DPRD dari Hanura dan lainnya,” pungkasnya
Reporter : Sabar Halawa
Pos terkait
