JAKARTA, L86News.com – Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023.
Mengusung tema “Tunjukkan Kinerja Kita Semakin PASTI dan BerAKHLAK”, kegiatan ini akan berlangsung 3 (tiga) hari dari tanggal 23-25 November 2022 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Para pejabat tinggi tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah Meurah Budiman, Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno, Kepala Divisi Keimigrasian Filianto Akbar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, mengenai pengendalian capaian kinerja tahun 2022 diupayakan untuk mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95%.
“Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama, khususnya Para Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya Unit Utama (Irjen, Dirjen, Kepala Badan) agar dapat mencapai target angka itu,” ungkap Yasonna.
Dihadapan seluruh peserta rapat koordinasi, Yasonna berbicara mengenai penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 dan meminta jajarannya untuk belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).
Selain itu, ia pun menegaskan untuk menjaga intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya, Yasonna meminta untuk memaham dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.
“Kemudian, prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, saya harapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan,” sebutnya.
Disisi lain, dalam laporannya Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto menyebutkan dua agenda utama dari kegiatan, yakni pengendalian capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023.
Sekjen juga memaparkan capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022 di antaranya, keberhasilan dukungan pelaksanaan G20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran.
Selain itu Andap melanjutkan, Kemenkumham dinobatkan sebagai peringkat kedua penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan cat dari BKN, Top 2 penghargaan pengelolaan pengajuan pelayanan publik, dan Top 2 pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Peringkat ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik penghargaan ORI kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, pengendalian kasus covid 19 Tahun 2022 dan vaksinasi massal,” ungkapnya.
Reporter : Af86
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.