Kapolres Pesawaran Pimpin Monitoring Ketersediaan BBM di Sejumlah SPBU

waktu baca 2 menit
Sabtu, 3 Sep 2022 07:36 123 Redaksi

PESAWARAN, L86News.com – kapolres Pesawaran, Polda Lampung bersama Pejabat Utama monitoring ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Gedong Tataan, Jum’at (02/09/22).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik., M.Si (Han) menjelaskan, dari monitoring itu juga dilakukan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) ke karyawan di 3 SPBU terkait rencana kenaikan BBM.

“Pembinaan dan penyuluhan ke karyawan SPBU ini diberikan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” ujar Kapolres usai monitoring di SPBU Gedong Tataan, Taman Sari dan Kurungan Nyawa.

Selain itu, lanjut Kapolres, pada monitoring tersebut juga tidak ditemukan indikasi penyimpangan atau terjadi antrian panjang kendaraan hendak membeli BBM subsidi.

“Untuk saat ini harga BBM masih normal, karena stok BBM di SPBU tersedia dan aman,” ujar Kapolres didampingi Kabag Ops, Kasat Samapta, Kasat Intel, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas dan para tokoh.

Ke masyarakat, Kapolres menghimbau agar tidak menimbun, tidak panik buying dalam jumlah besar, tentunya akan ada bantalan dan bantuan sosial bila ada kenaikan BBM dari pemerintah.

“Pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah terkait narasi-narasi publik yang akan di blast sehingga tidak membuat panik, tidak menyulut emosi publik, bersifat positif,” terangnya.

Kapolres menyebutkan, beberapa hal Preemtif itu tentu dilakukan dengan langkah-langkah melalui sosialisasi secara masif terkait kebijakan bantalan sosial sebagai mitigasi penyesuaian harga BBM.

“Antisipasinya dengan gencarkan penyelenggaraan FGD, Seminar, Talkshow dll, melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk menyampaikan situasi dan pertimbangan yang melandasi kebijakan kenaikan harga BBM,” tambahnya.

Masih kata Kapolres, termasuk memberi kan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan bantalan sosial sebagai alternatif penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, maupun dalam ruang digital oleh humas-humas jajaran sebagai kontra narasi yang bersifat Provokatif dan Hoax.

“Terutama Preemtifnya penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki basis massa untuk mengalihkan aksi-aksi unjuk rasa dengan kegiatan dialogis yang edukatif,” tandasnya.

Reporter : Andi J

KOLOM IKLAN







LAINNYA
x