Dukungan Jokowi 3 Periode Kembali Santer, Kali Ini Datang Dari Para Kades

JAKARTA, L86NEWS.COM – Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokwi) hingga tiga periode kembali mengemuka. Kali ini, permintaan datang dari para Kepala Desa (Kades).

Permintaan itu terjadi saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar sesi tanya jawab dengan para Kades dan perangkat desa seluruh Indonesia dalam acara Silaturahim Nasional APDESI 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022)

Pada saat itu, salah seorang perwakilan perangkat desa asal Aceh bernana Muslim meneriakkan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode.

Mula-mula, Muslim bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dirinya mengharap kan Presiden Jokowi dapat memindah kan pengelolaan taman itu dari Medan ke Aceh

Oleh karenanya, Muslim berharap Luhut dapat menyampai kan aspirasi masyarakat Aceh tersebut kepada presiden. Namun, usai bertanya, tiba-tiba Muslim berteriak Presiden Jokowi untuk tiga periode.

“Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkan nya dan Pak Presiden bisa mengabulkan nya. Jokowi tiga periode, setuju?” kata Muslim diakhiri dengan teriakan. “Setujuu,” balas para peserta lain.

Mendengar seruan itu, Luhut tidak memberikan jawaban secara lisan. Luhut hanya tersenyum mendengarkan seruan tersebut.

Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) berencana akan mendeklarasi kan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022.

“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, di deklarasikan apa yang kita inginkan,” ujarnya.

Surtawijaya menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa.

“Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” tegasnya.

Surta pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan di deklarasi kan Selasa kemarin.Namun, rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

“Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek di larang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), ‘Jangan cerita ini’. Saya capek,” tegasnya.

Lebih lanjut Surtawijaya mengatakan, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasi kan dukungan agar Presiden Joko Widodo menjabat selama satu periode lagi.

Dia pun menegaskan para menteri termasuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga tidak memberikan perintah.

“Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektual nya banyak juga,” ujar Surtawijaya.

Kemudian, beberapa menteri terkait seperti Mendagri Tito Karnavian maupun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memberikan pengarahan.

Surtawijaya menuturkan, baik Luhut maupun Tito justru melarang adanya pembicaraan yang mengarah kepada Jokowi tiga periode.

“(Pak Luhut) enggak ada. Dia melarang malah. Ketemu saja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu. Sudah saya enggak berani ngomong. Tadi saya udah mau teriak tiga periode. Dilarang semua,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia beruntung mendapat Joko Widodo sebagai Presiden RI.

Luhut pun meminta masyarakat Indonesia berdoa agar suatu hari mendapat sosok presiden seperti Jokowi.

“Mencarikan seperti Pak Jokowi itu menurut hemat saya tidak mudah. Kita doa kan saja satu ketika kita temukan presiden seperti Pak Jokowi,” ujar Luhut.

“Saya mungkin salah satu yang paling banyak pengalaman dalam melihat percaturan ini. Bisa nyatakan kita beruntung dapat Pak Jokowi sebagai presiden RI,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini sejumlah kelompok relawan masih menggaungkan untuk mendukung supaya Joko Widodo kembali memimpin pada 2024 mendatang.

Padahal, dalam UUD 1945 sudah ditetapkan bahwa seorang presiden hanya boleh memimpin paling lama dua periode.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mulanya mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden pada 2021 lalu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar lantas mengusulkan gagasan tentang penundaan pemilu 2024.

Tidak lama kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan hal yang sama.

Selain alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut klaim Muhaimin soal analisis big data perbincangan di media sosial, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Luhut beberapa waktu lalu juga mengatakan dia memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut mengklaim terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan mereka menolak wacana penundaan pemilu.

Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki dan belum ada tokoh yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin.

Sementara itu, Presiden Jokowi pernah menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi.

Sebab, UUD 1945 mengatur, kekuasaan hanya bisa di pegang maksimal selama dua periode untuk orang yang sama.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Maret 2022 lalu.

Reporter : Montt/Kompas/onlinentt.com