KI Jabar Kabulkan Permohonan Gugatan Sengketa Informasi DPC AWPI Atas Pemkot Bekasi
BANDUNG, L86News.com – Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi, sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kota Bekasi (PPID Utama), sebagai Termohon yang sudah digelar sejak, 24 Oktober 2022 dengan registrasi sengketa nomor : 20888/K-B3/PSI/KI-JBR/IV/2022, akhirnya menemui babak akhir yakni Sidang Pembacaan Putusan (SPP).
Hal tersebut disampaikan Ketua DPC AWPI Kota Bekasi, Jerry usai sidang pembacaan putusan kepada awak media, di Kantor Komisi Informasi Publik yang beralamat Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, berdasarkan pemberitaan sebelum nya, DPC AWPI Kota Bekasi telah mengajukan Sengketa Informasi atas Pemerintah Kota Bekasi ke Komisi Informasi Jawa barat terkait permohonan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Bekasi Tahun 2020. “Yakni untuk pembayaran Belanja Sosial Individu/Keluarga, Konvesional (TPST) Bantar Gebang yang ter realisasi Rp. 67.870.800.000, sumber dana dari pemerintah propinsi DKI Jakarta untuk diberikan kepada masyarakat di kelurahan Ciketing, Cikiwul dan Sumur Batu,” kata Jerry.
Lebib lanjut, Ia menyampaikan kronologis persidangan gugatan sengketa informasi dengan registrasi sengketa nomor : 20888/K-B3/PSI/KI-JBR/IV/2022, untuk kali pertama sidang digelar Senin, tanggal 24 Oktober 202.
“Dalam sidang tersebut Majelis komisioner menyampaikan untuk dilakukan mediasi antara pihak Pemohon dengan Pihak Termohon, namun proses mediasi tidak mencapai kesepakatan karena pihak Termohon Menolak proses mediasi maka dilanjutkan ke proses persidangan,” jelas Jerry.
Masih kata Jerry, pada Senin tanggal 10 November 2022, Sidang dilanjutkan pada tahap Sidang Pemeriksaan Awal 2 (PA2), kemudian pada selasa tanggal 29 November 2022, Sidang Ajudikasi Pembuktian (SAP), lalu pada Rabu tanggal 7 Desember 2022, Sidang Ajudikasi Pembuktian 2 (SAP2), jadi proses persidangan cukup melelahkan dan sangat panjang sehingga makan waktu hampir setahun.
Kemudian pada akhirnya, Kamis tanggal 8 Juni 2023, Komisi Informasi Jawa barat menggelar kembali Sidang Sengketa Informasi jawa Barat, dalam acara sidang kali ini yang menjadi agenda utamanya adalah Sidang Pembacaan Putusan (SPP), dalam sidang tersebut di pimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Dadan Saputra Spd., Msi. dibantu oleh dua orang anggota majelis Komisioner Dedi Darmawan SH dan Yudha Ningsih Serta seorang Panitera Maman Suparman.
Lanjutnya lagi, Jerry menyampaikan amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner, “Mengabulkan sebagian Gugatan Pemohon dan memberikan waktu 14 hari kerja kepada masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon untuk mengajukan banding ke Pengadilan tata usaha (PTUN) jika merasa tidak puas atas amar putusan komisi Informasi Jawa Barat.
Selain itu, Majelis Komisioner memerintahkan kepada pihak termohon agar memberikan LPJ atas Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Bekasi Tahun 2020 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Individu/Keluarga untuk Konvensasi (TPST) Bantar Gerbang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk diberikan kepada masyarakat dikelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, itu merupakan konsumsi publik,” Papar Jerry menyampaikan amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Komisioner.
“Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat. Mengabulkan gugatan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Kota Bekasi selaku Pemohon, jadi menurut hemat kami keputusan Majelis Komisioner cukup adil,” pungkas Ketua DPC AWPI Kota Bekasi Jerry.
Dilokasi yang sama.Perwakilan PPID Utama Kota Bekasi, Diah .S saat dikonfirmasi wartawan terkait putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa barat mengatakan pihakny sangat menghargai apapun yang menjadi amar putusan yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner tadi.
“Proses persidangan ini makan waktu yang panjang juga, dan saya rasa keputusan sidang hari ini adalah yang terbaik untuk semuanya dan bagi badan publik wajib memenuhi hak-hak warga negara yaitu hak untuk keterbukaan,” tutup Diah.
Reporter : D. Silalahi
Pos terkait
