Kapolda PBD Hadiri Stakeholder Meeting Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Sorong

waktu baca 2 menit

Sabtu, 25 Jul 2026 20:45 5 Redaksi

SORONG, L86News.com – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., menghadiri kegiatan Stakeholder Meeting dan Town Hall dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Restaurant Marina Star, Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 13.45 WIT tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur legislatif, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

Selain Kapolda Papua Barat Daya, kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komite I DPD RI Paul Finsen Mayor, S.I.P., CM., NNLP., Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr. Felix V. Wanggai, S.IP., CM., NNLP., Anggota Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Komjen Pol. (Purn.) Paulus Waterpauw, Ketua DPRK Kota Sorong Drs. Ec. John Lewerissa, Bupati Raja Ampat Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath, S.E., M.Si., Bupati Sorong Dr. Jhonny Kamuru, S.H., M.Si., Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa, S.E., Wakil Bupati Tambrauw Paulus Ajambuani, S.H., serta para tamu undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat Daya melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi program Otonomi Khusus Papua, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Papua Barat Daya dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga situasi keamanan yang kondusif sebagai fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.