Dandim Sambut Pangdam XXI/Radin Inten Pada Kegiatan Gerakan Bersatu Dengan Alam di TNWK

LAMPUNG TIMUR, L86News.com – Komandan Kodim (Dandim) 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji, S.I.P., M.I.P sambut Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han) dalam kegiatan “Gerakan Bersatu Dengan Alam” bertempat di Kantor Balai TNWK, Sabtu (24/01/2026).

Turut hadir, Guber Lampung Rahmat Mirzani Djausal Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Kabinda Lampung Suryono, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Haryantana, S.H, para Asisten Kasdam XXI/Radin Inten, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Kepala Balai TNWK, unsur Forkompinda Kabupaten Lamtim, perwakilan Camat dan Kades Desa penyangga TNWK.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han) pada saat membuka langsung kegiatan Gerakan Bersatu Dengan Alam yang dikemas dalam bentuk dialog mengungkapkan, mengingat manusia merupakan mahluk yang memiliki akal dan tanggung jawab tertinggi dalam menjaga keseimbangan alam sehingga masalah terkait konflik gajah dan manusia harus disikapi dengan bijak.

Pangdam juga menyoroti kondisi TNWK dengan total luasan mencapai 125 ribu hektare saat ini sudah mengalami kerusakan sekitar 34%. Sehingga diperlukan langkah serius dan berkelanjutan untuk pemulihan kawasan.

“Butuh kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten, Provinsi serta Pusat. Oleh karena itu dialog ini diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis yang mencakup jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam rangka penyelesaian konflik antara manusia dengan gajah di kawasan TNWK”, tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, konflik gajah dengan manusia menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto karena selain merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia.

Gubernur mengingatkan agar tidak ada lagi aktivitas manusia yang menggangu/ mengusik kenyamanan satwa di kawasan TNWK.

“Penyelesaian adil dan berimbang merupakan solusi dimana manusia merasa aman dan nyaman sementara gajah tetap terlindungi di habitat alaminya”, ujar Gubernur.

Lebih lanjut Rahmat Mirzani menambahkan, Presiden bercita-cita menjadikan TNWK menjadi kawasan konservasi yang terjaga sekaligus memastikan masyarakat penyangga hidup nyaman tanpa adanya ancaman konflik antara manusia dengan gajah.

“Mengingat TNWK berdampingan langsung dengan hampir 8 ribu jiwa maka penangananya sangat kompleks sehingga butuh kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak”, pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dengan para perwakilan Kades dan warga masyarakat desa penyangga TNWK. Beberapa usulan diantaranya pembuatan kanal/Tembok Penahan Tanah (TPT) permanen untuk penghalang gajah.

Termasuk mengusulkan penambahan anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) serta penambahan insentif yang saat ini hanya menerima Rp. 250 Ribu perbulan dengan resiko dinilai cukup tinggi sebagai penghalau gajah. Serta asuransi tanaman yang rusak sampai dengan korban meninggal dunia.

Menanggapi berbagai usulan pada saat dialog, Pangdam mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul dan TPT permanen harus dibahas lebih lanjut dengan para ahli serta melalui perhitungan yang matang. Termasuk menyampaikan pengembangan jasa karbon bisa menjadi salah satu solusi alternatif di kawasan TNWK.