PWNU Lampung: Kader Teribat Politik Harus Non Aktif
LAMPUNG TIMUR, L86News.com – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, Puji Raharjo mengeluarkan press release menanggapi surat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) H Dardiri Ahmad yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon Bupati Lamtim, Minggu (06/10/24).
Puji Raharjo menegaskan, PWNU Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 097/PWNU/A.II/X/2024 ditujukan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota NU di Provinsi Lampung.
Surat edaran dikeluarkan bertujuan untuk memberi pedoman politik bagi warga NU untuk menjaga integritas organisasi dan mengembangkan budaya politik sehat serta bertanggung jawab, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Surat edaran tersebut menegaskan pentingnya seluruh warga dan pengurus NU di semua tingkatan untuk menjadikan “Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU” sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik masing-masing.
Pedoman tersebut merupakan yang pertama kali diputuskan dalam Muktamar ke-28 NU Tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan tetap relevan dalam konteks dinamika politik saat ini.
“Seluruh pengurus NU yang masuk dalam Daftar Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengurus yang tergabung dalam tim pemenangan atau tim sukses juga dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan oleh masing-masing tim,” ungkapnya
Puji Raharjo menegaskan, pengurus yang masuk dalam daftar calon atau tim pemenangan dilarang menggunakan jabatan NU secara formal dalam aktivitas kampanye.
Aturan khusus berlaku bagi Rais atau Ketua yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2022 serta Nomor 10 Tahun 2023.
“Proses penonaktifan pengurus dan pelimpahan fungsi jabatan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 11 Tahun 2023,” kata Puji melalui Whatsapp.
PWNU Lampung menjelaskan pedoman itu harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh Ketua Lembaga, Badan Otonom, Pengurus Cabang, serta Majelis Wakil Cabang se-Provinsi Lampung. Para pimpinan itu di wajibkan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan edaran ini paling lambat 15 Oktober 2024.
Pentingnya Partisipasi Politik Aktif Warga NU Tanpa Mengorbankan Jam’iyah
Ketua Tanfidziyah PWNU Provinsi Lampung, Dr. H. Puji Raharjo, M.Hum menekankan pentingnya partisipasi aktif warga NU dalam proses politik, namun dengan tetap menjaga agar NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah tidak terseret ke dalam politik praktis.
“Warga NU diharapkan tetap berpartisipasi dalam politik secara aktif dan bertanggung jawab. Namun, perlu diingat bahwa NU terikat pada Khitah, yang menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial, bukan alat politik praktis. Penting bagi kita untuk menjaga jati diri Jam’iyah dari intervensi politik yang dapat merusak nilai-nilai luhur yang kita junjung,” ujar Puji Raharjo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat ini perlu dijaga agar kontribusi NU dalam pembangunan bangsa tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Khitah yang telah menjadi landasan perjuangan NU sejak awal berdirinya.
Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, PWNU Provinsi Lampung berharap dapat menjaga jati diri Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus menjaga keutuhan Jam’iyah Nahdlatul Ulama di tengah situasi politik yang dinamis.
Surat resmi yang dikeluarkam PWNU Lampung itu di tandatangani oleh KH. Shodiqul Amin (Rais Syuriyah), KH. A. Ma’sum Abror, M.Pd.I. (Katib), Dr. H. Puji Raharjo, M.Hum. (Ketua Tanfidziyah) dan H. Hidir Ibrahim, M.Si. (Sekretaris).
Sebelumnya, PCNU Lamtim mengeluarkan surat edaran nomor 634/PC/A.I/LT.4/X/24 dan di tandatangani H Dardiri Ahmad sebagai Ketua PCNU. Pada point ke 3, menyatakan berkaitan dengan agenda politik di Kabupaten Lamtim dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada bulan November 2024.
Dan secara keseluruhan peserta rapat, baik jajaran PCNU pimpinan Banom dan lembaga MWCNU se Lamtim telah mengambil kata sepakat baik secara jamiyah maupun jamaah untuk mendukung serta memenangkan kader Nahdlatul Ulama yang telah dicalonkan menjadi Bupati Lamtim yakni bapak H.M. Dawam Rahardjo berpasangan dengan bapak Ketut Erawan dari kader PDI P.
“Sudah jelas apa yang dinyatakan ketua PWNU Provinsi Lampung, Pengurus NU yang tergabung dalam Tim Pemenangan atau Tim Sukses dinyatakan nonaktif. Lalu di dalam surat PCNU Lamtim itu harusnya mencantumkan nama Ela Siti Nuryamah yang juga telah dinyatakan PCNU Lamtim sebagai kader NU. Kami meminta PWNU Lampung segera menunjuk Plt ketua PCNU Lamtim non aktif karena terlibat dukung mendukung calon bupati dan wakil bupati,” kata Musa (36) kader NU Lamtim yang telah mengikuti PKPNU angkatan 27 itu.
Sekretaris PCNU Lamtim Latif juga menyatakan, himbauan hasil rapat kerja tersebut hanya di sampaikan kepada ketua ketua MWC NU Lampung Timur bukan untuk umum, dirinya juga menegaskan NU Lampung Timur tidak berpolitik praktis.
“Terkait surat edaran itu hanya himbauan bukan menginstruksikan untuk mendukung pak Dawam tapi hanya menghimbau,” kata dia.
Reporter : An/Tim
Pos terkait
