Korkom LD ke Pemprov Sulsel, Komisi I DPRD Sulteng Bahas Kerja Sama Pemprov Dengan LN
MAKASAR, L86News.com – Pemprov Sulsel dalam menjalin kerja sama dengan daerah lain selama ini hanya berpedoman pada Permendagri dan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan persetujuan DPRD. Sementara kerja sama itu juga dilakukan dengan negara lain atau luar negeri dalam bentuk MOU.
Demikian antara lain pointers yang dapat ditarik dalam kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah (LD) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya komisi I di Pemprov Sulsel di Ruang kerja Karo Pemerintahan dan Otda lt. II jl. Urip Sumaharjo No.269 Panaikan, Panakukang, Kota Makassar, Kamis (9/3/2023)
Kegiatan yang dikoordinir oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA dihadiri Waket Komisi I Hj Wiwik Jumatul Rofiah S.Ag serta anggotanya Ir Elisa Bunga Allo, MM.
Rombongan di terima oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sulsel Idham Kadir Dalle, S.Sos, M.Si bersama Kabag Dekon. TP dan kerja sama Ristati Rahayu, AP. M.Si, Analis Kebijakan ahli muda selaku subkor kerja sama Drs. Andi Meizar Natsir, dan Analis Kerja Sama Erniwati, S, SE., Fungsional Penerjemah Ahli Nurliah T, ST.
Karo Pemerintahan dan Otda menjelaskan terkait soal bentuk kerjasama daerah oleh Pemda Sulsel dengan provinsi lain, dan bagaimana tata cara atau prosedur yang harus di ikuti pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri.
Dijelaskannya bahwa Sulsel selama ini telah melakukan kerja sama dengan negara Jepang yang terletak di Provinsi Ehime terkait dengan pertanian, bantuan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dan ambulance pada tahun 2018, bahkan Jepang sudah memberikan bantuan hibah 15 unit mobil ambulance dan 24 unit mobil Damkar. “Semuanya telah di bagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan,” jelasnya.
Kemudian lanjutnya, pada tahun 2019 kepang juga memberikan bantuan mobil Damkar dan alat kesehatan. Di tahun 2020, Jepang juga memberikan kendaraan tapi terkendala dengan covid19 sehingga unit mobil tersebut tidak bisa dikirimkan dan hingga saat ini masih terparkir di pelabuhan selama 2 tahun.
Untuk mendapatkan bantuan tersebut, Pemprov Sulsel sudah melakukan kunjungan bersama ke Kemendagri ke Jepang soal kendala pengiriman box container itu belum bisa di lakukan sehingga kerja sama yang dilakukan telah habis masa berlakunya karena Pemprov Sulsel harus menyediakan anggaran transportasi pengiriman senilai 2 milyar dan terjadi kenaikan 100% yang membuat hal tersebut di cancel oleh kemendagri.
“Jadi sebenarnya Pemprov Sulsel ada bantuan lagi, hanya saja pihak oemveri bantuan tidak menyiapkan anggaran pengiriman dan ditanggung pihak penerima,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dijelaskan tentang kerja sama daerah dengan provinsi lain antara lain dengan Pemprov Maluku, Banten, DIY, Lampung, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Kemudian kerja sama produk Sulsel dengan luar negeri yang ditandai penanda tangani MOU dengan Monash university Australia pada 3 desember tahun 2020.
Kemudian MOU kerja sama sistem provinsi dengan Jepang pada tahun 2020, dan dalam waktu dekat ini Gubernur Sulsel akan melaksana kan kunjungan ke Australia terkait SDM pertanian dan peternakan yang akan di tindak lanjuti.
Sementara itu, Ketua Komisi-I DPRD Sulteng Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA menambahkan sangat tepat memilih Sulsel dalam kegiatan ini, karena DPRD Sulteng juga sedang menggodok Perda yang di usulkan Komisi-I mengenai kerja sama antar daerah yang bisa mempermudah kerja sama luar negeri.
Sementra pada klausa lain bisa berhubungan dengan negara lain, oleh karena itu kedepannya kata politisi PDIP ini Sulteng dan Sulsel bisa saling bertukar informasi, apalagi akan menjadi daerah terdekat untuk membangun IKN yang tentunya menjadi penyangga utama dalam mempersiapkan kebutuhan IKN kerikil, batu dan pasir, termasuk sejumlah kebutuhan pokok dari Kota Palu dan sekitarnya.
Rapat kemudian diakhiri ditandai pemberian cendera mata dan foto bersama
Reporter : Reza
Pos terkait
