Mahkamah Agung RI Minta Masyarakat Ikut Awasi Peradilan

JAKARTA, L86News.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) berharap kepada masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi peradilan berikut aparatur didalamnya. 

“Saya sampaikan terima kasih kepada para pegiat pemantau peradilan yang ikut mengawasi dan memberikan masukan-masukan,” ucap Ketua MA RI, Muhammad Syarifuddin di Gedung MA Jakarta, Selasa (23/11).

Pada acara bertajuk MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) mendengar itu, Ketua MA menjelaskan acara itu dilakukan rutin. Sehingga MA bisa mendapat masukan bagaimana proses peradilan sesungguhnya di masyarakat. 

“Hal demikian penting untuk sebagai bahan perbaikan, seluruh masukan akan di bahas secara internal untuk meningkatkan program-program pembaruan peradilan,” sambungnya.

Menurutnya, acara MARI Mendengar kali ini mengundang para pegiat pemantau peradilan yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan. Koalisi itu terdiri dari bermacam organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian yang fokus terhadap dunia peradilan. 

Hadir dalam acara ini perwakilan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia).

Hadir juga Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI (MaPPI FHUI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Dalam kesempatan ini MA sekaligus berkesempatan untuk menyampaikan tindakan-tindakan yang telah ditempuh sehubungan dengan penyidikan kasus dugaan penyuapan terhadap Hakim Agung dan pegawai Mahkamah Agung. 

Pada prinsipnya MA menyerah kan dan mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Beberapa tindakan yang sudah diambil di antaranya pemberhentian sementara aparatur yang sudah ditetap kan sebagai tersangka, mencopot dari jabatannya, rotasi dan mutasi penyegaran di jajaran Kepaniteraan MA. 

Selain itu, juga dilakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus pengawasan termasuk instalasi perangkat pengawasan serta perbaikan sistem informasi perkara di MA sehingga dapat mengelola perkara lebih transparan dan diandalkan untuk proses penanganan perkara. 

Secara spesifik dalam bidang pengawasan, MA dan Komisi Yudisial bersepakat akan melaksanakan pemeriksaan bersama. “Sedang disiapkan mekanisme dan tata caranya,” kata Ketua MA.

Masukan Dari Koalisi

Secara umum para pegiat pemantau peradilan menyampai kan apresiasi atas pembaruan peradilan yang dilaksanakan MA selama ini, yaitu antara lain adanya perbaikan mekanisme, peningkatan kapasitas hakim, dll. 

Meski belakangan masih ditemukan masalah di lapangan, kata Julius Ibrani dari PBHI, dirinya menyampai kan perlunya perbaikan aspek teknis jalannya peradilan sehingga para pihak menerima hak-haknya selama proses persidangan.  

Hal senada disampaikan oleh perwakilan LBH Masyarakat bahwa konsistensi pelaksanaan dan kepatuhan aparatur peradilan terhadap mekanisme yang sudah diatur dalam PerMA atau Surat Edaran MA. Perwakilan ICEL berharap ada perbaikan mekanisme administrasi perkara termasuk eksekusi putusan.

Zainal dari YLBHI menyampai kan kondisi peradilan yang bersih dapat ditempuh dengan pengawasan. “Jadi sebagai bagian dari proses pengawasan, pengaduan masyarakat diharapkan ada feedback, sejauh mana laporan itu sudah direspon dan diproses. Bukan hanya di sediakan saluran untuk menyampai kan pengaduannya,” ungkapnya.

Senada juga diungkap Liza Farihah dari LeIP. Menurutnya pengawasan hakim memerlu kan sinergi MA dengan KY. Lebih daripada itu untuk menghindari hal-hal yang buruk terulang kembali, sehingga diperlukan penguatan mekanisme dan syarat untuk mutasi dan promosi. Dirinya mengusulkan adanya pemeriksaan laporan harta kekayaan dalam proses promosi.

Dalam pertemuan tersebut, MA turut mengundang Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata. Dirinya memberi kan apresiasi terselenggara nya acara di mana MA mengundang unsur masyarakat sipil untuk menampung masukan. 

“KY selalu komitmen untuk membangun sinergitas dengan MA,” tuturnya. 

Reporter : Ds86