Anak Muda Papua Ini Menilai Langkah Pemerintah Menyesuaikan Harga BBM Sudah Tepat

PAPUA, L86News.com – Pemerintah secara resmi telah mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Pengumuman di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sabtu pukul 14.30 WIB, 03 September 2022 lalu.

Penyesuaian harga BBM terbaru yang berlaku adalah Pertalite yang awalnya dijual Rp 7.650 per liter saat ini menjadi Rp 10.000 per liter. Solar yang sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi 14.500 perliter. 

Salah satu alasan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM tersebut adalah untuk mengalihkan penggunaan dana subsidi BBM ke penggunaan dana yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Steve Mara Tokoh Muda Papua menilai penyesuaian harga BBM dilakukan untuk mengalihkan penggunaan dana subsidi BBM yang selama ini lebih banyak di nikmati kalangan menengah ke atas.

Sehingga, dana yang jumlah nya ratusan trilyun tersebut dialihkan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang di prioritaskan ke pada warga kurang mampu dan lebih berhak untuk menerimanya. 

“Ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi sila ke 5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa harus adil? Karena jelas subsidi memang harus dihapuskan,” ujar Stive di Papua, Sabtu (10/9/2022)

Karena, lanjutnya, subsidi yang selama ini di berikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kecil di Indonesia malah dinikmati oleh masyarakat dengan kemampuan diatas rata-rata.

“Kita bisa hitung berapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan motor dan mobil. Pengguna motor di Indonesia lebih banyak ketimbang mobil, namun pengisian BBM lebih banyak itu kepada kendaraan mobil,” ungkapnya.

Artinya, sambung Stive, orang dengan kemampuan diatas rata-rata yang menggunakan mobil lebih banyak menikmati subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

Perbandingan lainnya adalah penggunaan BBM untuk usaha. Perusahaan dengan skala besar membutuhkan ribuan liter BBM setiap harinya dibandingan dengan usaha kecil yang hanya puluhan liter BBM. 

“Dari sini jelas ya, perusahaan besarlah yang menikmati subsidi BBM. Untuk itu, kita harus setuju subsidi BBM di hapus pemerintah dan menggantinya dengan BLT agar penggunaanya bisa tepat sasaran,” tandasnya.

Selain itu, masih kata Stive, subsidi yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan bebannya harus ditanggung oleh APBN. 

BBM jenis Solar misalnya, harga lama Rp 5.150 harga baru Rp 6.800, angka ke ekonomiannya adalah Rp 13.950. Pertalite harga lama Rp 7.650 harga baru Rp 10.000 nilai ke ekonomiannya adalah Rp 14.450. Ada selisih dan pemerintah masih menanggung subsidi dari harga baru. 

“Dari sisi lain, kita dapat lihat saat ini nilai tukar rupiah melemah dikisaran Rp 14.833 per Dolar dan harga minyak dunia terus mengalami penyesuaian dengan rata rata USD 97 per barel, maka subsidi pun akan tetap melonjak. Subsidi yang awal nya dikisaran Rp 152 Triliun saat ini melonjak hingga Rp 502 Triliun bahkan kata Menkeu Subsidi akan naik hingga Rp 653 Triliun,” jelasnya.

Stive menilai kebijakan subsidi untuk BBM ini tidak tepat sasaran jika mau terus dilanjutkan, bahkan dirinya berani usulkan pemerintah tidak perlu lakukan subsidi, biarkan harga BBM di Indonesia disesuaikan dengan perhitungan keekonomian yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani. 

“Namun jika pemerintah ingin melakukan subsidi, saya tawarkan solusi menerapkan subsidi parsial. Artinya ada daerah dan kendaraan tertentu yang tidak diberikan subsidi. Contohnya kendaraan angkutan umum, tapi mobil dengan tipe tertentu harus di berlakukan harga penuh,” usulnya.

Berlaku juga untuk kendaraan bermotor roda dua dengan merk tertentu atau yang nilai pembeliannya diharga 40 juta keatas. Atau dapat diterapkan untuk daerah, daerah dengan indeks pembangunan baik dengan rata-rata orang mampu dan UMP tidak perlu dilakukan subsidi.

Demikian pula jika daerah tersebut masih dalam tahapan pembangunan seperti daerah otonomi baru dan ibu kota negara, bisa di lakukan pemberian subsidi dengan kisaran harga yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar. 

“Saya Steve Mara dari Papua mengajak anak-anak muda untuk tidak melakukan tinda kan yang merugikan diri dan kepentingan orang banyak khususnya dalam masa penyesuaian BBM ini. Kita boleh mengkritisi kebijakan, tapi mari gunakan alasan yang logis dengan cara-cara yang cerdas dan bermartabat,” ajaknya.

“Kita harus dukung segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar bangsa kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Semua pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat bahkan Presiden kita Yth. Pak Joko Widodo saya yakini tidak pernah memiliki niat untuk menyengsarakan rakyatnya pasti ada pertimbangan yang banyak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Reporter : Hasna