METRO, L86NEWS.COM – DPRD bersama Pemkot Metro menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian LKPJ tahun 2021 oleh Walikota Metro, dan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi diruang sidang DPRD setempat, Jumat (17/3).
Setelah mencerna LKPJ Walikota terkait PTHL yang mencapai 1600 lebih, Partai Nasdem melalui Anggota DPRD Abdul Haq menilai bahwa PTHL tersebut sangat memberatkan APBD kota Metro.
Tidak hanya itu, Partai Nasdem juga ingin mengetahui dana covid 19 yang di sebutkan cukup besar itu, juga termasuk dana yang di gunakan pada masing masing Kelurahan dinilainya tidak transparan.
Begitu juga, di dunia pendidikan, sebab menurut Abdul Haq pada sektor ini telah di gelontorkan dana lebih dari Rp 36 miliyar. Nasdem juga mempertanya kan terkait pengelolaan kantor kantor kelurahan seperti Iring Mulyo yang tinggal menunggu robohnya.
Di saming itu Nasdem juga meminta Walikota agar mengevaluasi TPKAD, Abdul Haq menilai, Tim yang di bentuk kiranya bisa ditinjau kembali, artinya Nasdem minta agar Tim tersebut dapat ditinjau ulang.
Nasdem juga meminta agar Walikota dapat menjelaskan keberadaan proyek flaying fok di Bantul Metro Selatan yang telah menghabiskan dana miliyaran Rupiah.
Sementara lima Fraksi, mulai dari PDIP, Demokrat, Golkar, PKS dalam pandangan yang di bacakan Yulianto mengata kan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban Kepala Daerah terkait. Dan hal itu telah diatur didalam Perundang Undangan yang berlaku.
Pertama Mereka minta agar Walikota dapat menjelaskan sembilan janji politiknya. Untuk itu mereka berharap Walikota dapat memberikan penjelasan, termasuk penggeseran anggaran di dalam penanganan covid 19.
Mereka menyarankan terutama pembenahan di bidang pendidikan harus dilakuan dengan baik agar pendidikan di Kota Metro kedepan dapat dibangun semakin baik.
Reporter : Samsi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.